Wali Kota Saint-Denis, Prancis, Bally Bagayoko menjadi sorotan setelah videonya menghadang polisi demi melindungi demonstran mahasiswa viral di media sosial. Bagayoko bahkan terkena gas air mata saat berdiri di antara demonstran dan polisi dalam aksi protes di Paris pada Selasa (6/10).
Dalam video yang beredar, Bagayoko terlihat berdiri di depan polisi anti huru hara sambil meminta mereka untuk "berhenti". Ia berada di tengah demonstrasi mahasiswa yang memprotes minimnya investasi pemerintah untuk sekolah negeri.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pria 53 tahun itu mengatakan dirinya mendukung para mahasiswa dari kawasan pinggiran Paris yang mayoritas dihuni masyarakat kelas pekerja. Ia juga meminta polisi tidak menuntut para mahasiswa yang mengikuti aksi.
"Mereka telah memutuskan untuk menuntut dan secara efektif mengejar para mahasiswa, yang banyak di antaranya sama sekali tidak menunjukkan perilaku agresif terhadap petugas polisi," kata Bagayoko kepada Reuters di Balai Kota Saint-Denis, Rabu (7/10).
Di tengah sorotan terhadap aksinya, Bagayoko memiliki perjalanan panjang sebelum menjadi wali kota Saint-Denis.
Profil Bagayoko
Bally Bagayoko lahir di Levallois-Perret pada 1973. Keluarganya pindah ke wilayah Plaine, Saint-Denis, pada 1975 dan Bagayoko kemudian tumbuh di kawasan tersebut.
Ia menempuh pendidikan di SMA Paul-Eluard. Setelah itu, Bagayoko meraih gelar master di bidang Sains dan Teknologi Pengetahuan serta mengikuti pelatihan geopolitik di Universitas Paris-8 di Saint-Denis.
Bagayoko juga memiliki latar belakang di bidang transportasi dan olahraga. Ia bekerja sebagai eksekutif di RATP sejak 2000. Selain itu, ia pernah menjadi pemain bola basket semi-profesional di level Nasional 2.
Ia kemudian menekuni olahraga tersebut di Saint-Denis. Bagayoko memperoleh diploma kepelatihan negara dan bergabung dengan Saint-Denis Union Sports (SDUS).
Karier politiknya dimulai pada 2001 ketika ia terlibat dalam pemerintahan Patrick Braouezec, wali kota Saint-Denis dari Partai Komunis Prancis. Setahun kemudian, Bagayoko menjadi wakil wali kota yang menangani komunikasi dan teknologi informasi baru.
Pada 2004, ia dipercaya menangani urusan pemuda di bawah pemerintahan wali kota Didier Paillard.
Bagayoko kemudian terpilih sebagai anggota Dewan Umum Seine-Saint-Denis pada 2008. Ia juga menjadi wakil presiden dewan tersebut dan menjabat hingga 2015.
Pada 2012, Bagayoko bergabung dengan gerakan Ensemble yang merupakan bagian dari Front Kiri. Gerakan tersebut kemudian berkembang menjadi La France Insoumise yang digunakan dalam pemilihan presiden Prancis 2017.
Pada 2014, Bagayoko kembali terpilih sebagai wakil wali kota Saint-Denis. Ia bertanggung jawab atas bidang olahraga dan integrasi lapangan kerja.
Bagayoko maju dalam pemilihan wali kota Saint-Denis pada 2020 melalui partai sayap kiri La France Insoumise (LFI). Ia memperoleh 18 persen suara dan berada di posisi ketiga di belakang Laurent Russier dari Partai Komunis Prancis dan Mathieu Hanotin dari Partai Sosialis yang akhirnya terpilih sebagai wali kota.
Setelah itu, Bagayoko menjadi anggota dewan kota dari pihak oposisi hingga 2026.
Karier politiknya mencapai puncak pada 15 Maret. Bagayoko terpilih sebagai wali kota Saint-Denis dan Pierrefitte-sur-Seine setelah memenangkan pemilihan putaran pertama dengan 50,77 persen suara.
Pada aksi demonstrasi yang pecah sejak sepekan terakhir, Bagayoko ikut turun dalam aksi dan berdiri di antara demonstran dan polisi ketika aparat menembakkan gas air mata ke arah kerumunan.
Gas air mata juga mengenai Bagayoko. Ia kemudian terlihat mendapat perawatan dengan larutan garam untuk meredakan iritasi pada matanya.
Aksi tersebut bukan kali pertama Bagayoko terlibat dalam isu pendidikan di Saint-Denis. Kota di pinggiran utara Paris itu menjadi salah satu lokasi awal demonstrasi mahasiswa yang dimulai pada akhir September.
Para mahasiswa memprotes ruang kelas yang terlalu padat, kondisi sekolah yang tidak layak, kekurangan guru, serta ketimpangan akses pendidikan. Saint-Denis juga memiliki tingkat kemiskinan lebih dari dua kali lipat rata-rata nasional Prancis.
Menurut Bagayoko, pemerintah belum memenuhi janji untuk menciptakan kesetaraan bagi masyarakat, terutama warga kelas pekerja dan masyarakat di daerah pedesaan. Ia meminta pemerintah meningkatkan investasi di bidang pendidikan dan mengenakan pajak lebih tinggi kepada para miliarder.