Puluhan ribu orang diperkirakan turun ke jalan di Paris, Prancis, pada Selasa (6/10) untuk mendukung aksi protes pelajar SMA yang menuntut perbaikan kondisi pendidikan.
Sejumlah serikat pekerja juga akan bergabung dalam demonstrasi yang telah berlangsung sejak akhir September itu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pihak berwenang memperkirakan sekitar 20.000 hingga 40.000 demonstran akan mengikuti aksi di Paris. Demonstrasi juga diperkirakan berlangsung di sejumlah wilayah lain di Prancis.
Para pelajar memprotes berbagai persoalan di sekolah, mulai dari kekurangan guru, jadwal pelajaran yang terlalu padat, hingga kondisi ruang kelas yang rusak.
Mereka juga menyoroti kondisi sejumlah gedung sekolah yang dinilai tidak mampu menghadapi kenaikan suhu.
Sejak akhir September, para siswa telah memblokir pintu masuk ratusan sekolah menengah atas yang umumnya diikuti pelajar berusia 15 hingga 17 tahun.
Aksi yang sebagian besar berlangsung damai itu kemudian diwarnai sejumlah kerusuhan. Beberapa demonstran membakar tempat sampah, merusak halte bus, hingga bentrok dengan polisi anti huru-hara.
Polisi merespons dengan menggunakan tongkat, gas air mata, dan peluru pengendali kerusuhan.
Pemerintah Prancis menyatakan 215 siswa dan 715 polisi terluka sejak gerakan protes dimulai. Seorang pelajar berusia 15 tahun bahkan kehilangan satu tangannya pada Senin (5/10).
Menurut sumber dari serikat polisi, remaja tersebut terluka setelah mengambil granat bola berduri yang ditembakkan petugas anti huru-hara.
Selain itu, sebanyak 85 tenaga pengajar dilaporkan mengalami luka-luka.
Kementerian Pendidikan juga menyebut 24 sekolah telah dibakar atau dijarah sejak protes dimulai.
Menurut Kementerian Pendidikan dan serikat mahasiswa, gangguan kegiatan belajar-mengajar terjadi di 589 dari sekitar 3.700 sekolah menengah atas dan 32 universitas di Prancis.
Perdana Menteri Prancis, Sebastien Lecornu, menyerukan agar demonstrasi berlangsung "damai". Ia juga meminta para pengunjuk rasa kembali menggunakan bentuk oposisi yang terstruktur, sah, dan demokratis.
Ketua serikat pekerja CGT, Sophie Binet, mengatakan anggotanya akan ikut turun ke jalan untuk "melindungi para siswa SMA".
Sejumlah serikat pekerja dan kelompok hak asasi manusia menuding polisi menggunakan kekuatan secara tidak proporsional dalam menangani demonstrasi.
Pada Senin (5/10) malam, Amnesty International mendesak pemerintah Prancis menghentikan apa yang mereka sebut sebagai represi polisi yang tidak proporsional terhadap pelajar.
Amnesty menyoroti penggunaan gas air mata, tongkat, serta teknik kepolisian yang dinilai berbahaya.
"Gambar-gambar dan kesaksian yang beredar luas selama seminggu terakhir menimbulkan kekhawatiran yang mengkhawatirkan mengenai penggunaan gas air mata, tongkat, dan teknik kepolisian yang berbahaya oleh pihak kepolisian," kata Anne Savinel-Barras dari Amnesty.
Menteri Dalam Negeri Prancis, Laurent Nunez, mengatakan kepolisian telah membuka 10 penyelidikan internal terkait dugaan kekerasan sejak aksi protes dimulai.
Pemerintah juga menuding partai sayap kiri France Unbowed (LFI) berada di balik gerakan tersebut. Tokoh senior LFI, Jean-Luc Melenchon, memang memberikan dukungan terhadap aksi pelajar, tetapi tetap menyerukan penggunaan metode non-kekerasan.
Hingga kini, lebih dari 5.000 orang telah ditangkap. Sekitar 87 persen dari mereka merupakan anak di bawah umur.
Di sisi lain, pemerintah berupaya merespons tuntutan pelajar dengan mengatasi kekurangan guru dan memperbaiki gedung sekolah yang rusak.
Pemerintah juga tengah menyiapkan undang-undang agar pelaku perusakan fasilitas publik membayar sendiri biaya perbaikannya.
Lecornu mengatakan kompensasi tersebut nantinya dapat dipotong dari tunjangan keluarga dan tunjangan perumahan, dengan tetap menjamin pendapatan minimum bagi keluarga.
Binet, menolak rencana tersebut. Ia menilai kebijakan itu justru akan membebani keluarga yang paling rentan.
Gelombang protes ini berlangsung beberapa bulan sebelum pemilihan presiden Prancis 2027. Pemilu tersebut akan menentukan pengganti Presiden Emmanuel Macron yang tidak dapat mencalonkan diri lagi setelah menjalani batas maksimal dua periode.
(mge/bac)