Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi mulai merayu dan memuji China sebagai salah satu "tetangga penting" bagi Tokyo.
Sanae juga berjanji akan membangun relasi yang stabil antara kedua negara yang selama ini menjadi rival terkait kebijakan luar negeri.
Pernyataan Sanae itu disebut sebagai upayanya untuk meredakan ketegangan dengan China karena sejumlah kebijakan dan pernyataannya tentang kebijakan Tokyo terkait Beijing.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"China adalah tetangga penting, dan terlepas dari berbagai kesulitan, kami telah membangun hubungan yang telah terjalin lama selama bertahun-tahun," kata Takaichi dalam pidato kebijakannya di hadapan parlemen, Senin (5/10).
Lihat Juga : FIFA ASEAN CUP 2026 PM Malaysia Anwar Ibrahim Sindir Kontroversi Injury Time Indonesia |
"Kami akan berupaya memastikan komunikasi mengenai tantangan bersama, mendorong dialog untuk melindungi kepentingan nasional kami, serta membangun hubungan yang konstruktif dan stabil," lanjutnya.
Namun, Sanae menegaskan Jepang tetap akan mempertahankan kepentingan nasionalnya. Ia juga mengatakan Tokyo akan meminta China menunjukkan perilaku yang bertanggung jawab.
Pernyataan tersebut dinilai sebagai upaya Sanae untuk meredakan ketegangan dengan Beijing. Hubungan Jepang dan China memburuk setelah Sanae pada November lalu mengisyaratkan Tokyo dapat ikut campur jika China menyerang Taiwan.
China mengklaim Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya dan menolak campur tangan negara lain dalam isu tersebut.
Ketegangan antara kedua negara kemudian meningkat. China bahkan memperingatkan warganya agar tidak bepergian ke Jepang pada tahun lalu.
Beijing juga memberlakukan sejumlah pembatasan perdagangan yang dilaporkan berdampak pada pasokan mineral tanah jarang ke perusahaan-perusahaan Jepang. Mineral tersebut menjadi bahan penting bagi berbagai perusahaan Jepang.
Upaya Sanae memperbaiki hubungan dengan China muncul setelah diplomat tinggi China pekan lalu mengatakan hubungan kedua negara masih dapat kembali dinormalisasi.
Pernyataan itu disampaikan ketika diplomat China tersebut bertemu dengan mantan menteri luar negeri Jepang yang memimpin delegasi perdagangan ke Beijing.
Meski berusaha memperbaiki hubungan dengan China, Sanae tetap menghadapi sejumlah tantangan di dalam negeri.
Inflasi yang meningkat dan kekhawatiran pasar terhadap utang Jepang menjadi persoalan utama pemerintahannya. Kebijakan belanja pemerintah yang ekspansif sebelumnya juga sempat mengguncang pasar.
Sanae kemudian menegaskan komitmennya menjalankan kebijakan fiskal yang proaktif sekaligus bertanggung jawab untuk menjaga kepercayaan pasar.
Selain persoalan ekonomi, Sanae juga menyoroti masalah penurunan populasi Jepang. Ia menyebut kondisi tersebut sebagai "krisis nasional yang berkembang secara diam-diam".
Sanae berjanji menyusun strategi komprehensif untuk mengatasi penurunan populasi pada akhir tahun ini.
Berdasarkan data pemerintah yang dirilis pada Juli, jumlah penduduk Jepang tercatat turun di bawah 120 juta untuk pertama kalinya dalam 42 tahun.
Pidato kebijakan Sanae sekaligus menandai dimulainya sidang parlemen Jepang yang akan berlangsung hingga Desember.
Parlemen akan membahas sejumlah rancangan undang-undang, termasuk rencana pemotongan pajak konsumsi makanan selama dua tahun untuk mengurangi dampak inflasi terhadap masyarakat.
Dalam pidatonya, Sanae juga berjanji mendukung Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Komitmen itu disampaikan setelah Amerika Serikat menjatuhkan sanksi terhadap Presiden ICC asal Jepang, Tomoko Akane, pada Agustus.
(mge/bac)