Trump Marah, Bantah AS Kurangi Sanksi hingga Cairkan Aset Iran

CNN Indonesia
Selasa, 29 Sep 2026 16:50 WIB
US President Donald Trump reacts as he addresses the 81st United Nations General Assembly at UN headquarters in New York City, US, September 22, 2026.  REUTERS/MIKE SEGAR
Trump bantah AS memberikan keringanan sanksi atas Iran. Foto: REUTERS/Mike Segar
Jakarta, CNN Indonesia --

Presiden Donald Trump membantah laporan yang menyebut Amerika Serikat meringankan sanksi hingga mencairkan dana Iran yang dibekukan Washington.

Isu keringanan sanksi itu pertama kali dilaporkan media AS, Axios, yang menyebut Trump menawarkan bantuan ekonomi ke Iran sebagai imbalan atas konsesi nuklir.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Axios baru saja merilis berita bahwa 'Trump' menawarkan keringanan sanksi dan dana yang dibekukan kepada Iran. Ini tidak benar. Saya tidak menawarkan apa pun kepada mereka!" kata Trump di media sosial buatannya Truth Social, Selasa (29/8).

Trump lalu menyebut berita yang dipublikasikan Axios "hoax" yang diklaim hanya untuk memuaskan Trump Derangement Syndrom atau kebencian yang berlebih terhadap presiden AS ini. Ia juga meminta artikel itu diturunkan.

"Tarik berita palsu ini sekarang juga," kata Trump.

Respons Trump muncul usai Axios merilis berita yang melaporkan bahwa para pejabat AS mengatakan politikus Republik itu memberi keringanan sanksi ke Iran dan mencairkan dana yang dibekukan sebagai imbalan negosiasi program nuklir Teheran.

Laporan ini muncul saat mediator Pakistan dan Qatar berupaya agar AS dan Iran segera mencapai kesepakatan usai perang yang berlangsung lebih dari enam bulan.

Para mediator Qatar dilaporkan bertemu perwakilan AS pada Senin atau Selasa sore. Salah satu pejabat AS yang mengetahui pembicaraan tak langsung itu mengatakan pertemuan berlangsung positif dan konstruktif.

[Gambas:Video CNN]

Iran, kata dia, telah mengindikasikan bahwa mereka fleksibel dalam hal nuklir. Namun, pejabat itu juga mencatat masih ada celah dan menegaskan kesepakatan tak akan tercapai jika persoalan nuklir belum ditangani.

"Kedua pihak masih berbeda pendapat mengenai waktu pelaksanaan komitmen dan siapa yang akan mengambil langkah mana terlebih dahulu," kata pejabat itu.

(isa/dna)