Hubungan Inggris dan Israel kini sedang berada di titik terendah setelah Menteri Luar Negeri Inggris Ed Miliband mengumumkan larangan impor semua barang yang diproduksi permukiman ilegal Israel di Tepi Barat, Palestina.
Hal ini diterapkan Inggris ketika pemerintahan Perdana Menteri Andy Burnham berupaya menata ulang hubungan London dan Tel Aviv menyusul kejahatan Israel yang makin tak terbendung terhadap Palestina. Miliband bahkan menegaskan Inggris berupaya lebih aktif mendukung perjuangan Palestina.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam pidatonya di parlemen pada Selasa (8/9), Miliband mengurai tindakan Israel yang terus memperluas permukiman ilegal di Tepi Barat dan menyebut sebagai pelanggaran hukum.
Israel, lanjut dia, semakin memperkuat kendalinya, berniat memperluas kedaulatan permanen, dan memiliki agenda ekspansionis melalui permukiman ilegal.
"Saya tak percaya rakyat Inggris ingin kita mendukung pendudukan dengan menerima produk dari pemukiman di toko-toko kita," kata Miliband, dikutip situs resmi pemerintah Inggris.
Dia lalu berujar, "Jadi, saya bisa mengumumkan hari ini bahwa kami akan memberlakukan larangan impor barang dari permukiman ilegal di wilayah pendudukan."
Miliband juga mengatakan Inggris akan meluncurkan sanksi ke semua organisasi, bisnis, dan individu yang menyediakan konstruksi, infrastruktur, pembiayaan, atau properti untuk perluasan permukiman.
Awalnya sekutu
Inggris adalah sekutu Israel di Timur Tengah. Bahkan melalui Deklarasi Balfour tahun 1917, cikal bakal negara Israel terbentuk. Deklarasi ini dikeluarkan melalui upaya berkelanjutan dari para peminpin Zionis di London Chaim Weizmann dan Nahum Sokolow.
Deklarasi tersebut secara khusus menetapkan bahwa "tidak boleh ada tindakan yang dapat merugikan hak-hak sipil dan agama komunitas non-Yahudi yang ada di Palestina."
Namun, dokumen tersebut tidak menyebutkan apa pun tentang hak-hak politik atau nasional komunitas-komunitas ini dan tidak menyebut nama mereka.
Meskipun demikian, deklarasi tersebut telah membangkitkan harapan yang antusias di kalangan Zionis untuk membentuk negara baru, yang kemudian menjadi Israel tanpa memandang komunitas Arab yang sudah lebih dulu ada.
Britannica dengan tegas menuliskan, tindakan terpenting terjadi pada tanggal 2 November 1917, saat Arthur James Balfour yang pernah menjabat sebagai PM dan Menlu Inggris menulis surat terbuka kepada Baron Rothschild, kepala cabang Inggris dari keluarga perbankan Yahudi, sebuah surat yang berisi apa yang disebut Deklarasi Balfour.
Balfour telah bertemu dan terkesan oleh Weizmann pada tahun 1906 dan setidaknya pada bulan April 1917 telah secara pribadi mengidentifikasi dirinya sebagai pendukung Zionisme.
Dengan Deklarasi Balfour, pemerintah Inggris juga berharap untuk menggalang opini Yahudi, terutama di Amerika Serikat, ke pihak sekutu selama Perang Dunia I.
Deklarasi tersebut, yang menjanjikan bantuan Inggris kepada Zionis untuk mendirikan rumah bagi kaum Yahudi sedunia di Palestina. Hal ini menjadi dorongan besar bagi berdirinya Negara Israel .
(imf/bac)