Mantan Perdana Menteri Israel Ehud Olmert mendukung penuh keputusan Inggris untuk melarang perdagangan dengan permukiman ilegal Israel.
Olmert beralasan meningkatnya kekerasan terhadap warga Palestina telah membuat tindakan tersebut tidak dapat dihindari.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tanggapan itu muncul ketika Inggris berupaya membatasi impor dari permukiman Israel di Tepi Barat yang diduduki, di mana pembangunan permukiman dan kekerasan antar pemukim telah meningkat meskipun ada penentangan internasional yang luas.
Olmert yang menjabat sebagai PM dari 2006 hingga 2009 itu menyambut baik kebijakan Inggris tersebut.
Ia mengatakan bahwa keputusan itu diambil setelah perang berkepanjangan yang ia gambarkan sebagai "pembersihan etnis yang dilakukan oleh pemukim ekstremis Israel di Tepi Barat", dikutip dari Saudi Gazette.
Olmert juga mengatakan Israel perlu menyadari betapa seriusnya situasi tersebut.
Dukungan Olmert datang setelah Menteri Luar Negeri Inggris Ed Miliband mengumumkan larangan impor semua barang yang diproduksi permukiman ilegal Israel di Tepi Barat, Palestina.
Hal ini diterapkan Inggris ketika pemerintahan Perdana Menteri Andy Burnham berupaya menata ulang hubungan London dan Tel Aviv menyusul kejahatan Israel yang makin tak terbendung terhadap Palestina. Miliband bahkan menegaskan Inggris berupaya lebih aktif mendukung perjuangan Palestina.
Dalam pidatonya di parlemen pada Selasa (8/9), Miliband mengurai tindakan Israel yang terus memperluas permukiman ilegal di Tepi Barat dan menyebut sebagai pelanggaran hukum.
Israel, lanjut dia, semakin memperkuat kendalinya, berniat memperluas kedaulatan permanen, dan memiliki agenda ekspansionis melalui permukiman ilegal.
"Saya tak percaya rakyat Inggris ingin kita mendukung pendudukan dengan menerima produk dari pemukiman di toko-toko kita," kata Miliband, dikutip situs resmi pemerintah Inggris.
Dia lalu berujar, "Jadi, saya bisa mengumumkan hari ini bahwa kami akan memberlakukan larangan impor barang dari permukiman ilegal di wilayah pendudukan."
Miliband juga mengatakan Inggris akan meluncurkan sanksi ke semua organisasi, bisnis, dan individu yang menyediakan konstruksi, infrastruktur, pembiayaan, atau properti untuk perluasan permukiman.
Bahkan, Miliband mengutip Olmert ketika mengumumkan kebijakan baru tersebut, merujuk pada uraiannya sebelumnya tentang perkembangan di Tepi Barat sebagai kampanye kekerasan dan kriminal yang bertujuan untuk melakukan pembersihan etnis terhadap komunitas Palestina.
Saat mengumumkan sanksi pada hari Selasa, Menteri Luar Negeri Inggris Ed Miliband mengatakan kepada Parlemen bahwa teroris pemukim yang didukung oleh pemerintah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu melakukan pembersihan etnis di Tepi Barat, dalam kecaman paling keras Inggris sejak berdirinya negara Israel.
(imf/bac)