Rekaman video dramatis memperlihatkan terjangan air dahsyat merusak Pelabuhan Gyirong di salah satu perbatasan utama Nepal dan Tibet. Ratusan orang terlihat berlari menyelamatkan diri dari bencana banjir bandang yang merenggut ratusan nyawa tersebut.
Namun, pemandangan yang menyebar luas di media sosial dunia itu hampir tidak ditemukan di dalam negeri China. Koresponden BBC untuk isu China, Laura Bicker, melaporkan betapa ketatnya sensor yang diterapkan Beijing terhadap peristiwa bencana di kawasan sensitif tersebut.
"Tetapi apa yang bahkan lebih sulit ditemukan adalah akun para penyintas yang menggambarkan banjir bandang yang telah merenggut ratusan nyawa, dengan jumlah yang sama masih belum ditemukan sejak Rabu saat bencana terjadi," ujar Bicker, dalam keterangan di BBC.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ketika Anda membandingkan konten internet di China dengan apa yang telah dilihat sebagian besar dunia secara online beberapa hari terakhir ini, firewall China menjadi lebih terlihat dari sebelumnya," sambungnya.
Akses komunikasi yang lebih sulit dari Pyongyang
Bicker mengungkapkan bahwa liputan media asing di Tibet sangat dibatasi dan memerlukan izin pemerintah. Bahkan, ia membandingkan kesulitan akses komunikasi ke wilayah tersebut dengan negara yang paling tertutup di dunia seperti Korea Utara.
"Sebagai seorang jurnalis yang pernah meliput Korea Utara, seringkali lebih mudah bagi saya untuk menghubungi narasumber di Pyongyang daripada di ibu kota Tibet, Lhasa," ungkap Bicker.
Saat berita utama global berfokus pada kehancuran di lembah Himalaya, siaran berita utama stasiun televisi negara China justru dibuka dengan peluncuran buku baru Presiden Xi Jinping.
Meski otoritas menerjunkan ratusan petugas penyelamat dan Perdana Menteri Li Qiang melakukan peninjauan langsung ke lokasi, fokus media resmi hanya terbatas pada aksi penyelamatan heroik tanpa menampilkan kesaksian warga lokal maupun keluarga korban.
Menjaga stabilitas di atas segala hal
Sejarah sensitif Tibet, yang dicaplok Beijing pada 1950-an dan diwarnai penumpasan protes, menjadikan wilayah ini berada dalam pengawasan ekstra. Otoritas khawatir bencana alam skala besar dapat memicu ketidakpuasan publik terhadap penanganan pemerintah.
Tak lama setelah bencana terjadi, kantor lokal Partai Komunis China mengeluarkan instruksi tegas kepada para anggota untuk menjaga ketertiban sosial.
"Mereka diinstruksikan untuk melakukan segala upaya untuk mempertahankan ketertiban sosial dan memastikan stabilitas serta kepercayaan publik di daerah bencana. Mereka yang tampil baik akan diberi imbalan, dan mereka yang buruk 'akan dimintai pertanggungjawaban," sebut Bicker.
Organisasi International Campaign for Tibet membenarkan bahwa Beijing secara aktif menghapus video dan informasi tangan pertama dari media sosial terkait bencana banjir bandang, serta mendesak otoritas untuk membuka data kerusakan dan korban secara transparan.
Menutup analisanya, Bicker mengutip kesaksian seorang biksu di Biara Kirti, Aba, yang sempat ditemuinya tahun lalu mengenai tekanan hidup di bawah pengawasan ketat. Pengalaman tersebut memperjelas alasan di balik bungkamnya narasi lokal saat bencana melanda.
"Kami sebagai orang Tibet, hak asasi manusia kami telah ditolak. Masyarakat di China tidak akan pernah tahu banyak tentang apa yang sebenarnya terjadi di Tibet saat ini," pungkas Bicker, mengulang kesaksian sang biksu.