RI Disebut Masuk Daftar Calon Pemantau Pelucutan Senjata Hizbullah
Indonesia disebut masuk dalam daftar calon negara yang akan mengawasi pelucutan senjata kelompok milisi Hizbullah.
Sejumlah sumber mengatakan kepada Reuters bahwa Indonesia, bersama dengan Inggris, Italia, dan Swiss, telah disetujui oleh Lebanon dan Israel untuk menjadi kandidat potensial negara yang akan menyusun hingga memantau proses pelucutan senjata Hizbullah.
Menurut para sumber, daftar kandidat tersebut muncul dari pembicaraan yang dimediasi Amerika Serikat (AS) di Roma pekan lalu, yang merupakan negosiasi terbaru antara Israel dan Lebanon tentang implementasi perjanjian pada Juni lalu. Perjanjian itu mencakup penarikan bertahap pasukan Israel dari Lebanon dengan syarat pelucutan senjata Hizbullah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tiga sumber mengatakan negara-negara kandidat nantinya dapat membantu menentukan ruang lingkup mekanisme tersebut, menyediakan personel untuk mengawasi pelaksanaannya, atau menyumbangkan pasukan untuk mengamati maupun berpartisipasi dalam inspeksi yang memverifikasi perlucutan senjata.
Lihat Juga : |
Seorang pejabat Lebanon mengatakan kepada Reuters pada Jumat (7/8) bahwa Tel Aviv dan Beirut telah menyetujui daftar negara potensial tersebut, namun enggan untuk merincinya. Pejabat itu berujar AS yang akan menentukan negara mana yang berpartisipasi.
Pada Juni lalu, Israel dan Lebanon menyepakati kerangka kerja yang dimediasi AS untuk menghentikan konflik antara Israel dan Hizbullah. Pertempuran keduanya kembali pecah setelah AS-Israel menyerang Iran pada Februari.
Seorang sumber yang mengetahui langsung pembahasan ini mengatakan kepada Reuters bahwa diskusi seputar negara-negara kandidat masih merupakan tahap awal. Ia menekankan kedua belah pihak "berhati-hati namun optimis" upaya tersebut akan berlanjut.
Kantor Perdana Menteri Israel, kepresidenan Lebanon, serta Kementerian Luar Negeri Indonesia, Inggris, Italia, dan Swiss belum memberikan komentar mengenai laporan ini.
Dua sumber sementara itu menjelaskan Israel ingin agar negara inspektur kelak menyapu desa-desa di Lebanon selatan hingga ke rumah-rumah warga untuk memastikan tak ada lagi senjata di wilayah itu.
Namun, militer Lebanon menentang gagasan tersebut karena khawatir penggeledahan semacam itu dapat memicu ketegangan dengan warga sipil dan dengan Hizbullah secara lebih luas. Para pejabat keamanan mengatakan militer butuh surat perintah untuk memeriksa setiap rumah.
Seorang pejabat kementerian luar negeri sementara itu mengatakan masalah properti pribadi ini perlu ditangani, termasuk bagaimana dan oleh siapa properti tersebut akan digeledah. Pejabat itu juga mengatakan bahwa tingkat kebebasan bergerak pasukan asing perlu ditetapkan secara jelas.
Menurut para sumber, mandat untuk kehadiran pasukan asing di Lebanon harus disepakati, dengan skenario yang paling mungkin yakni diundang secara resmi oleh pemerintah Lebanon di bawah kerangka kerja yang didukung Israel.
Masih menurut sumber-sumber tersebut, AS dan Israel kemungkinan besar tidak akan menerima keterlibatan PBB, dan negara-negara Eropa mungkin akan menentang pengawasan oleh Dewan Perdamaian.
Respons Kemlu RI
Menanggapi pemberitaan tersebut, juru bicara 2 Kementerian Luar Negeri RI Vahd Nabyl, mengatakan Indonesia mencermati pemberitaan soal kemungkinan keterlibatan sejumlah negara, termasuk RI, dalam mekanisme terkait Lebanon.
Namun dia mengatakan hingga kini Indonesia belum menerima informasi resmi mengenai hal tersebut.
"Pemerintah Indonesia belum menerima permintaan atau komunikasi resmi mengenai hal tersebut," ujar Vahd Nabyl kepada CNNIndonesia.com, Jumat (14/8).
"Indonesia senantiasa mendukung upaya pemeliharaan perdamaian dan stabilitas di Lebanon sesuai dengan prinsip-prinsip Piagam PBB dan hukum internasional," imbuhnya.
(blq/dna)