Banyak Warga Israel Bersiap Kabur jika Netanyahu Jadi PM Lagi
Sebanyak 23 persen warga Israel mengaku mempertimbangkan meninggalkan negara jika Benjamin Netanyahu kembali terpilih sebagai perdana menteri. Hal itu terungkap dalam jajak pendapat terbaru yang disiarkan Channel 12 News.
The Times of Israel pada Sabtu (18/7) melaporkan bahwa 23 persen responden menyatakan mereka atau anggota keluarganya mempertimbangkan meninggalkan Israel apabila Netanyahu kembali memimpin pemerintahan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam survei tersebut, sebanyak 68 persen responden menjawab tidak mempertimbangkan meninggalkan Israel, sementara sisanya mengaku belum menentukan sikap.
Jajak pendapat yang sama juga menunjukkan mayoritas responden menolak sejumlah undang-undang yang baru disahkan koalisi pemerintahan Netanyahu pekan ini.
Sebanyak 67 persen responden menyatakan tidak setuju dengan aturan tersebut, sedangkan 21 persen mendukungnya dan sisanya belum memiliki pendapat.
Undang-undang yang menuai penolakan itu antara lain menetapkan studi Taurat sebagai nilai yang memiliki kedudukan hampir setara konstitusi.
Selain itu, parlemen juga mengesahkan aturan yang memberikan perlindungan kepada warga Yahudi ultra-Ortodoks yang menghindari wajib militer agar tidak ditangkap.
Hasil survei tersebut muncul di tengah meningkatnya perdebatan politik di Israel terkait berbagai kebijakan pemerintah, termasuk isu wajib militer bagi komunitas ultra-Ortodoks yang selama bertahun-tahun menjadi salah satu persoalan paling kontroversial di negara itu.
Selama bertahun-tahun, kelompok tersebut memperoleh berbagai pengecualian dari kewajiban mengikuti wajib militer, sementara warga Israel lainnya diwajibkan menjalani wajib militer.
Perbedaan perlakuan itu kerap memicu kritik dari berbagai kalangan yang menilai kebijakan tersebut tidak mencerminkan prinsip kesetaraan.
Hasil jajak pendapat ini muncul jelang pemilihan umum nasional yang akan digelar Israel pada 27 Oktober mendatang.
Parlemen Israel Knesset mengumumkan tanggal pemilu tersebut pada Minggu (12/7).
Pemilu ini disebut sebagai referendum atas kepemimpinan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, sejak dimulainya genosida di Jalur Gaza pada Oktober 2023 lalu.
(van/fea) Add
as a preferred source on Google
[Gambas:Video CNN]