China Pecat Pejabat PKC Provinsi Muslim Xinjiang karena Korupsi

Jakarta, CNN Indonesia --

Pemerintah China memecat salah satu pejabat tinggi Partai Komunis China (PKC) Provinsi Xinjiang karena dugaan kasus korupsi.

Ma Xingrui dicopot dari semua jabatannya atas tuduhan korupsi, termasuk nepotisme, penyuapan, dan membayar jasa prostitusi, demikian keterangan dari media pemerintah pada Selasa, dikutip AFP.

Lihat Juga : Eks Komandan IRGC Sebut Iran Mampu Bunuh Trump di Dalam Gedung Putih

Pria 66 tahun itu merupakan anggota Politbiro Partai Komunis, badan pembuat keputusan tertinggi yang dipimpin oleh Presiden Xi Jinping yang secara efektif menjalankan negara.

Politbiro menyetujui laporan dari badan pengawas anti-korupsi partai yang memuat daftar panjang tuduhan terhadap Ma. Kantor berita China Xinhua melaporkan bahwa Ma telah diselidiki sejak April.

Investigasi mendapati bahwa Ma telah "membantu anggota keluarganya membeli rumah dengan harga di bawah harga pasar, terlibat dalam transaksi kekuasaan untuk seks dan uang untuk seks, dan membiarkan anggota keluarganya memanfaatkan pengaruh posisinya untuk mencari keuntungan besar," lapor Xinhua.

Ia juga diduga "mencari keuntungan bagi orang lain dalam menjalankan bisnis, kontrak proyek, dan promosi jabatan, dan secara ilegal menerima sejumlah besar uang dan barang berharga."

Laporan Xinhua kemudian menambahkan bahwa kasusnya "sangat serius."

Ma mendapat kewenangan atas Xinjiang, provinsi mayoritas muslim di China, antara tahun 2021 dan 2025.

Lihat Juga : Presiden Brasil Balas Serang Trump: Masak AS Malah Jadi Pembajak

Wilayah timur laut tersebut menghadapi serangkaian serangan mematikan terhadap warga sipil hingga pertengahan 2010-an yang oleh Beijing dituduhkan kepada kelompok separatis bersenjata dan kelompok Islamis.

Selama dekade terakhir, Xinjiang menjadi sasaran penindakan keras oleh otoritas Beijing atas nama pemberantasan terorisme. Tindakan represif itu terutama menargetkan minoritas Muslim Uighur yang dituduh terlibat dalam serangan tersebut.

Organisasi hak asasi manusia telah mengutuk penindakan tersebut.

Lihat Juga : Iran Tak Beri Izin AS Nimbrung Kendalikan Selat Hormuz

Sebuah laporan mengejutkan pada 2022 oleh mantan komisaris tinggi PBB untuk hak asasi manusia, Michelle Bachelet, menyebutkan kemungkinan "kejahatan terhadap kemanusiaan" di Xinjiang.

(bac) Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNN]