Profil Ali Saath, Ketua Komite yang Ditunjuk Pimpin Pembangunan Gaza
Ketua Komite Nasional untuk Administrasi Gaza (National Committee for the Administration of Gaza/NCAG) Ali Shaath menjadi sorotan usai ikut rapat perdana Dewan Perdamaian (Board of Peace) di Amerika Serikat pada Kamis (19/2).
Dalam pertemuan itu, Shaath memaparkan kondisi secara umum Jalur Gaza, Palestina.
"Sebagian besar Jalur Gaza mengalami kerusakan parah, bahkan hancur. Kebutuhan kemanusiaan sangat mendesak. Ketertiban dan keamanan tetap rapuh," kata dia, dikutip CNN.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Shaath juga mengatakan penting menghidupkan roda ekonomi di Gaza dengan menciptakan lapangan kerja layak dan memulihkan layanan dasar.
NCAG merupakan bagian dari Fase Dua Rencana Komprehensif untuk mengakhiri konflik Gaza usulan Presiden AS Donald Trump. Badan ini bertanggung jawab memulihkan layanan listrik, air, perawatan kesehatan, pendidikan hingga mengawasi keamanan sipil di Gaza.
Pembentukan NCAG juga disebut-sebut bertujuan untuk menggantikan pemerintahan Hamas dengan pemerintahan teknokratis. Jika keadaan sudah membaik, mereka akan mentransfer pemerintahan ke Otoritas Palestina.
Profil Ali Shaath?
Shaath lahir di Khan Younis, Gaza, pada 1959. Ia berasal dari klan yang punya hubungan dengan partai Fatah pimpinan Presiden Mahmoud Abbas.
Dia juga merupakan keponakan anggota senior Fatah sekaligus penasihat presiden, Nabil Shaath, demikian dikutip situs lembaga think tank European Council on Foreign Relations.
Shaath menempuh pendidikan di luar negeri dan memperoleh gelar sarjana teknik sipil di Universitas Ain Sham, Kairo, Mesir pada 1982. Empat tahun kemudian, dia meraih gelar master di bidang yang sama.
Lalu pada 1989, Shaath mengantongi gelar doktor di bidang sipil di Queen's University, Inggris Raya dengan spesialisasi perencanaan infrastruktur dan pembangunan kota.
Rekam jejak di pemerintahan Palestina
Dalam dunia pemerintahan, Shaath sudah malang-melintang. Selama bertahun-tahun, dia memegang beberapa posisi senior di Otoritas Palestina, termasuk wakil sekretaris di Kementerian Perencanaan dan Kerja Sama Internasional serta di Kementerian Perhubungan.
Dia sering membuat kebijakan berkaitan dengan perencanaan pembangunan, jaringan transportasi, dan koordinasi dengan donor internasional.
Shaath juga menjabat sebagai kepala Otoritas Kawasan Industri dan Zona Bebas Palestina. Di sini, ia memainkan peran kunci dalam mengelola dan mengembangkan zona industri di seluruh wilayah Palestina.
Tak cuma itu, teknokrat tersebut juga berkontribusi dalam memperkuat kapasitas industri dan menandatangani perjanjian kerja sama dengan lembaga akademis guna mendukung sektor industri.
Pada 2005, Shaath menjadi anggota komite Palestina yang terlibat dalam negosiasi status akhir, dengan fokus utama isu perbatasan dan akses maritim, isu-isu yang dianggap penting bagi kedaulatan ekonomi dan mobilitas Palestina.
Meski memegang peran senior di pemerintahan, Shaath tak dikenal karena keterlibatannya dalam politik faksional. Ia justru lebih dikenal sebagai administrator teknokrat daripada tokoh politik, demikian dikutip Anadolu Agency.
(isa/dna)