Bagian dari Wilayah Denmark, Apa Peran Perdana Menteri Greenland?
Perdana Menteri Greenland Jens-Frederik Nielsen terus menolak pulau itu dicaplok Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Terbaru, Nielsen menegaskan Greenland tetap menjadi bagian Kerajaan Denmark dan enggan berada di bawah kendali Amerika Serikat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Greenland tak ingin dimiliki AS. Greenland tak ingin diperintah AS. Greenland tak akan jadi bagian AS," kata Nielsen saat konferensi pers di Copenhagen, Rabu (14/1).
Greenland selama ini memang berada di bawah Kerajaan Denmark. Di masa lalu, mereka bahkan tak punya otoritas penuh atas pulau tersebut.
Namun, setelah Undang-Undang Pemerintahan Mandiri disahkan, Greenland punya lebih banyak kewenangan. Dalam UU itu pula, rakyat memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri berdasarkan hukum internasional, demikian dikutip situs resmi pemerintah Greenland.
Terlepas dari itu, apa peran PM Greenland?
Meski di bawah Kerajaan Denmark, tetapi Greenland punya pemerintahan sendiri dan mengelola sebagian besar urusan internal. Urusan internal ini jadi tanggung jawab perdana menteri.
PM juga merupakan pemimpin pemerintahan yang dikenal Naalakkersuisut. Dia bertugas memimpin rapat kabinet dan menetapkan agenda pemerintah.
Biasanya, PM berasal dari ketua partai atau koalisi mayoritas di parlemen Greenland (Inatsisartut). Mereka dipilih partai atau koalisi mayoritas di parlemen yang berisi 31 kursi.
Parlemen akan dipilih oleh rakyat. Lalu, partai politik atau koalisi yang punya suara mayoritas minimal 16 kursi bisa mencalonkan kandidat PM. Setelah itu, parlemen akan menggelar pemungutan suara.
Setelah PM terpilih, dia akan mengusulkan susunan kabinet Naalakkersuisut yang diresmikan dan disetujui Raja Denmark. Karena dipilih parlemen, PM juga bisa dicopot melalui mosi tidak percaya dengan setidaknya sepertiga suara anggota.
PM juga bertanggung jawab memimpin badan eksekutif atau Naalakkersuisut yang mengatur urusan pemerintahan Greenland. Bidang-bidang itu mencakup pendidikan, perawatan kesehatan, layanan sosial, bisnis, infrastruktur, sumber daya alam, hingga regulasi lingkungan.
Sebagai orang yang membentuk kabinet, PM juga bertugas mengangkat dan memberhentikan menteri.
Melalui UU Pemerintahan Mandiri, PM juga bisa menegosiasikan dan menyimpulkan perjanjian internasional termasuk perjanjian administratif menyangkut Greenland. Namun, dia tak bisa mengambil keputusan dan hanya bersifat penasihat.
Selain itu, kewenangan PM juga terbatas terkait kebijakan keamanan hingga pertahanan.
Dalam menjalankan wewenang, PM juga harus mematuhi Konstitusi Denmark dan seluruh aturan-aturan di kerajaan.
(isa/bac)[Gambas:Video CNN]