Menteri Luar Negeri Republik Indonesia (Menlu RI) Sugiono mengungkap peran Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI dalam mendorong perekonomian Indonesia di negara asing.
Sugiono mengatakan di bawah komandonya, Kemlu RI telah membentuk direktorat baru, yakni Direktorat Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerja Sama Pembangunan. Direktorat ini bertugas mengurus hubungan ekonomi RI dengan negara-negara lain.
Sugiono menyampaikan direktorat yang dibentuk pada akhir 2024 ini akan menindaklanjuti perjanjian atau nota kesepahaman yang telah diteken antara RI dan negara asing. Tujuannya, memastikan bahwa dokumen-dokumen tersebut benar-benar terwujud dan menguntungkan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kita ingin memastikan bahwa dokumen ini ada turunannya. Turunannya itu nanti kita harapkan tentu saja kerja sama dan koordinasi dengan kementerian-kementerian terkait lainnya. Ini bisa jadi sesuatu yang istilah sekarang cuan," kata Sugiono dalam wawancara bersama CNN Indonesia, Selasa (30/12).
Sugiono menuturkan Kementerian Luar Negeri sejak awal memiliki tugas memajukan kepentingan nasional, termasuk di sektor perekonomian. Tugas ini sebetulnya sudah dijalankan, namun menurutnya tidak begitu signifikan.
Oleh sebab itu, sesaat setelah dilantik, Sugiono mendorong agar Kemlu RI terlibat aktif dalam geliat ekonomi Indonesia. Salah satunya, dengan mengajukan Indonesia bergabung dalam forum ekonomi BRICS.
"Hari pertama saya setelah dilantik, saya langsung ke Kazan, Rusia, karena waktu itu Pak Presiden [Prabowo Subianto] memerintahkan saya untuk hadir kesana dan menyampaikan keinginan Indonesia untuk bergabung dengan BRICS. Ini adalah satu bentuk diversifikasi kita mengikuti multilateral grouping (di bidang ekonomi)," kata Sugiono.
"Kita sudah waktu itu dalam proses asesi OCD, kemudian kita ada di CPTPP, kemudian ada Indo-Pasific Economic Community juga. Jadi kita diversifikasi ke BRICS waktu itu, dan ini merupakan satu ekonomi motif yang kita lakukan," imbuhnya.
Sugiono menggarisbawahi keinginannya membawa Kemlu RI ikut menggerakkan roda ekonomi nasional, khususnya dalam mengekspor komoditas unggulan Indonesia. Ia ingin komoditas RI dapat diterima seluas-luasnya di luar negeri tanpa barrier perdagangan.
"Dan itu juga memastikan tenaga kerja yang ada di Indonesia untuk bisa tetap bekerja. Ini kan kepentingan nasional kita juga, kesejahteraan rumah itu kepentingan nasional kita. Jadi, itu kita lakukan. Nah, tentu saja saya merasa di Kementerian Luar Negeri itu tidak cukup. Kita harus follow up semua yang sudah kita perjanjikan ini sehingga benar-benar dampak yang kita inginkan terjadi di masyarakat," tutur Sugiono.
(blq/dna)