Eks Presiden Korsel Minta Pendukung Demo Bela Dirinya di Penjara

Mantan Presiden Korea Selatan yang digulingkan, Yoon Suk Yeol, mengajak para pendukungnya berunjuk rasa dan membela keputusannya menetapkan darurat militer di Seoul tahun lalu.

Dalam pernyataan yang disampaikan kuasa hukumnya, Yoon mengatakan Korea Selatan merupakan milik rakyat. Oleh sebab itu, ia meminta para pendukungnya berdemo demi "kebebasan" negara tersebut.

Lihat Juga : NATO Jawab Ancaman Perang dari Putin: Kami Siap!

"Negara ini milik kalian, rakyat yang berdaulat," kata Yoon melalui pengacara, Rabu (3/12), seperti dikutip AFP.

Dalam kesempatan yang sama, Yoon juga membela keputusannya mengumumkan darurat militer tahun lalu sebagai upaya melawan "aktivitas pro-China, pro-Korea Utara, dan pengkhianat".

Ia juga mengecam Presiden Korsel yang sekarang, Lee Jae Myung, karena memimpin "kediktatoran yang tidak adil dan korup".

Yoon saat ini berada di balik jeruji buntut keputusannya menetapkan darurat militer di Korsel pada 3 Desember 2024. Ia diadili atas tuduhan pemberontakan dan sejumlah pelanggaran lain terkait deklarasi tersebut.

Yoon terancam hukuman mati apabila terbukti bersalah.

Hari Rabu menandai satu tahun pasca Yoon mengumumkan darurat militer. Meski 12 bulan telah berlalu, Korea Selatan hingga kini masih terpolarisasi secara politik buntut perlambatan ekonomi, populasi yang menua, serta ancaman tak berkesudahan dari Korea Utara.

Lihat Juga : Eks PM Mahathir Polisikan Anwar Ibrahim Buntut Kesepakatan Dagang AS

Lihat Juga : Macron Temui Xi Jinping di Beijing, Ini yang Dibahas

Pada hari Rabu, ribuan orang berdemo di depan Majelis Nasional untuk mendesak Yoon dihukum seadil-adilnya. Namun, ada pula beberapa ratus orang yang berdemo mendukung sang mantan presiden.

Para pedemo anti-Yoon umumnya menuntut agar Yoon divonis mati.

"Agar keadaan darurat seperti ini tidak terjadi lagi, dia harus dijatuhi hukuman mati dan disingkirkan selamanya dari masyarakat," kata Kim, seorang pengunjuk rasa, kepada AFP.

Korea Selatan memang memiliki undang-undang yang mengizinkan hukuman mati. Namun, sejak 1997, Seoul memberlakukan moratorium. Artinya, Yoon tidak akan dihukum mati meskipun terbukti bersalah.

Selain Yoon, istrinya Kim Keon Hee juga ditangkap atas tuduhan penyuapan, manipulasi pasar saham, dan gratifikasi.

Ini pertama kalinya dalam sejarah Korea Selatan seorang mantan presiden dan ibu negara ditangkap.

Puluhan kroni Yoon, termasuk mantan kepala intelijen dan menteri dalam negeri, juga diadili atas tuduhan pemberontakan. Semua sidang terkait deklarasi darurat militer dijadwalkan berakhir paling lambat Februari mendatang.