PM Jepang Berencana Potong Gaji Sendiri dan Para Menteri

Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi berencana merevisi undang-undang mengenai remunerasi pegawai negeri untuk memotong gaji para anggota kabinet, termasuk dirinya sendiri.

Hal itu diungkapkan saat Takaichi menggelar masa sidang luar biasa parlemen yang sedang berlangsung.

Lihat Juga : Trump Cs Ancam Cabut Status Kewarganegaraan Zohran Mamdani, Apa Bisa?

"Saya akan mengupayakan revisi undang-undang agar anggota kabinet tidak menerima bayaran yang melebihi gaji anggota parlemen," kata Takaichi dalam konferensi pers perdananya pada Oktober lalu.

Pemerintah dijadwalkan menggelar rapat antarmenteri secepatnya pada Selasa (11/11) untuk mengonfirmasi penghentian tunjangan tambahan bagi perdana menteri dan menteri kabinet ini. Tunjangan para menteri selama ini dibayarkan di luar gaji pokok sebagai anggota parlemen.

Langkah ini tampaknya merupakan upaya Takaichi menunjukkan komitmennya terhadap reformasi, sekaligus mewujudkan seruannya sejak lama untuk menurunkan gaji anggota kabinet.

Mitra koalisi baru Partai Demokrat Liberal (LDP), yaitu Partai Inovasi Jepang (Nippon Ishin no Kai), juga menyerukan reformasi untuk mengurangi berbagai keistimewaan anggota parlemen.

Pemerintah tengah mempertimbangkan untuk mencantumkan dalam undang-undang bahwa tunjangan tambahan bagi perdana menteri dan menteri kabinet akan ditiadakan 'untuk sementara waktu.'

Lihat Juga : Kenapa Trump Hina dan Boikot KTT G20 di Afrika Selatan?

Saat ini, anggota parlemen menerima gaji bulanan sebesar 1,2 juta yen (Rp129.7 juta). Selain itu, Sekretaris Kabinet Minoru Kihara mengatakan perdana menteri juga mendapatkan tambahan 1,1 juta yen (Rp110 juta), dan para menteri kabinet menerima 489.000 yen (Rp52,8 juta).

Namun, sebagai bagian dari reformasi administrasi dan fiskal, perdana menteri telah mengembalikan 30% dari gajinya setiap bulan.

Sementara itu, para menteri kabinet menerima pemotongan gaji sebesar 20%. Dengan demikian, tunjangan tambahan yang diterima secara efektif berkurang menjadi 390.000 yen (Rp42 juta) untuk perdana menteri dan 110.000 yen (Rp11,8 juta) untuk para menteri kabinet.

Rencana Takaichi untuk memangkas gaji anggota kabinet mendapat sambutan positif dari Wakil Pemimpin Partai Inovasi Jepang, Fumitake Fujita, yang menyebut langkah itu sebagai "luar biasa" melalui unggahan di media sosial.

"Langkah ini mencerminkan kesediaan perdana menteri untuk menjalankan reformasi berat, sebagaimana yang dilakukan Nippon Ishin," ujar seorang pejabat senior pemerintah seperti dikutip Japan Times.

Namun demikian, sejumlah pihak mempertanyakan waktu pelaksanaan kebijakan tersebut, mengingat pemerintah saat ini justru berupaya menaikkan pendapatan masyarakat.

Ketua Partai Demokrat untuk Rakyat (DPP), Yuichiro Tamaki, mengkritik rencana pemotongan gaji itu sebagai "simbol dari pola pikir deflasi" dalam konferensi pers pada Selasa.

"Saya punya perasaan campur aduk," kata salah satu anggota kabinet yang masih menjabat.