Indonesia tak mengeluarkan larangan perjalanan untuk titik panas di Kamboja yang dianggap jadi area operasi penipuan online meski banyak warga Indonesia jadi korban.
Kebijakan itu berbeda dengan Korea Selatan yang mengumumkan daftar larangan perjalanan ke Kamboja.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia Vahd Nabyl membeberkan langkah pemerintah saat ditanya apakah Indonesia menerapkan langkah seperti Korea Selatan dengan melarang perjalanan ke daerah rawan di Kamboja.
"Sejauh ini tidak ada travel advisory khusus untuk Kamboja. Namun proses screening keimigrasian diterapkan lebih ketat," kata Nabyl kepada CNNIndonesia.com, Rabu (22/10).
Menurut aplikasi Save Travel Kemlu saat melihat info negara Kamboja tercatat keterangan "tingkat kewaspadaan wajar" dengan titik hijau.
Di bagian titik merah dengan wilayah bahaya hanya ada keterangan tak ada informasi, begitu pula dengan wilayah awas dengan titik orange, dan wilayah waspada dengan titik kuning.
Di bagian keamanan tertera situasi di Kamboja seperti terorisme, kriminalitas, dan kerusuhan sipil.
Dalam poin kriminalitas terbagi lagi jadi dua bagian yakni kekerasan seksual dan penipuan.
"Wisatawan dapat terkena penipuan dan kegiatan kriminal yang lebih serius di Kamboja," demikian keterangan di Safe Travel Kemlu.
Sebuah jaringan kriminal yang beroperasi di Kamboja, terutama di Phnom Penh, sering menggunakan orang ramah untuk mendekati turis dan mengundang mereka ke rumah pribadi dengan berbagai dalih.
Dalam Safe Travel digambarkan beberapa wisatawan telah dipaksa bermain kartu dan kehilangan uang dalam jumlah besar, atau telah dipaksa untuk menarik uang dari ATM atau toko, sering di bawah todongan senjata.
Selain itu, dalam banyak kesempatan, Kementerian Luar Negeri mengimbau WNI yang ingin bekerja luar negeri untuk cek-ricek perusahaan, tidak tergiur gaji tinggi tanpa kualifikasi khusus, dan pastikan menandatangani kontrak kerja sejak di Indonesia.
Sementara itu, Korea Selatan mengeluarkan perjalanan ke Kamboja yang ditandai dengan "black kode" atau kode hitam. Kode ini mencakup kota perbatasan Popet dan Bavet serta wilayah Pegunungan Bokor di Kampot, demikian dikutip The Guardian.
Pemerintah Korsel juga meminta iklan kerja daring di Asia Tenggara dihapus. Selain itu, mereka bekerja sama dengan Kamboja membentuk satuan tugas guna menangani krisis online scam.
Pekan lalu, Korsel juga memulangkan 64 warga dari Kamboja terkait online scam dan satu jenazah yang tewas akibat diculik hingga disiksa pelaku penipuan daring.
Meski di dalam negeri tindakan pemerintah Korsel menuai kritik lantaran dianggap telat, tapi netizen Indonesia mengapresiasi langkah-langkah yang diambil.
(blq/bac)