AS 3 Kali Shutdown di Era Trump, Apa Beda dari Tahun Sebelumnya?

Pemerintah Amerika Serikat telah mengalami tiga kali shutdown atau berhenti beroperasi di masa pemerintahan Presiden Donald Trump.

Shutdown adalah kondisi ketika sebagian lembaga pemerintahan federal harus berhenti beroperasi karena Kongres gagal menyepakati anggaran tahunan.

Pada Selasa (30/9), Senat gagal meloloskan rancangan undang-undang mengenai anggaran tahunan. Akibatnya, pemerintah AS resmi memasuki periode shutdown yang entah berlangsung hingga berapa lama.

Kebuntuan ini terjadi setelah Partai Demokrat bersikeras agar subsidi layanan kesehatan diperpanjang di bawah Undang-Undang Perawatan Terjangkau (Affordable Care Act/ACA). Pasalnya, dalam RUU anggaran yang divoting, subsidi kesehatan ACA ini akan kedaluwarsa.

Lihat Juga : Pemerintah AS Pernah Shutdown karena Polemik Aborsi

Partai Republik menolak permintaan Demokrat karena ingin RUU anggaran bersih tanpa tambahan persyaratan.

Di era Trump, shutdown 2025 ini merupakan yang ketiga kali. Shutdown pertama terjadi pada 20 Januari 2018 sampai 22 Januari 2018. Shutdown kedua terjadi pada 22 Desember 2018 sampai 25 Januari 2019.

Lantas, apa yang membedakan shutdown saat ini dengan dua sebelumnya?

Shutdown pertama di periode Trump terjadi karena Partai Demokrat meminta agar pemerintah menyetujui anggaran untuk kebijakan imigrasi di bawah Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA). Demokrat juga meminta jaminan terhadap deportasi imigran di bawah undang-undang DREAM.

Lihat Juga : Hamas Minta Jaminan Perang di Gaza Berakhir dari Trump

Partai Republik menolak permintaan tersebut. Menurut Republik, pembahasan tentang imigrasi dan individu di bawah DACA baru bisa dilakukan pada pertengahan Maret tahun berikutnya.

Shutdown yang berlangsung tiga hari tersebut berdampak pada sekitar 692.000 pegawai federal, yang terpaksa dirumahkan.

Meski begitu, shutdown saat itu tidak separah shutdown sebelum-sebelumnya karena sebagian besar lembaga pemerintah masih beroperasi seperti sedia kala. Selain itu, hanya sepertiga taman nasional yang ditutup selama kurun waktu tersebut.

Shutdown kedua era Trump terjadi selama 35 hari, menandai deadlock terpanjang dalam sejarah AS. Shutdown kedua ini buntut keinginan Trump membangun tembok perbatasan AS-Meksiko senilai 5 miliar USD atau sekitar Rp82 triliun.

Lihat Juga : Ini 7 PM Prancis yang Mundur di Masa Presiden Emmanuel Macron

Trump saat itu menegaskan tak akan menandatangani rancangan apa pun yang tidak menyertakan anggaran untuk pembangunan tembok perbatasan AS-Meksiko. Trump ingin membangun tembok perbatasan karena berniat menyetop arus imigran ilegal dan narkoba yang masuk dari Meksiko.

Partai Demokrat enggan menyertakan hal ini dalam rancangan sebab pembangunan ini dinilai mahal dan tidak efektif menyetop imigrasi ilegal dan narkoba.

Dampak dari shutdown itu sendiri yakni sekitar 380.000 pegawai federal dirumahkan dan 420.000 pegawai lain bekerja dengan gaji yang tertunda. Layanan pajak masyarakat juga tersendat dan taman nasional banyak ditutup. Sektor penerbangan juga terganggu karena kurangnya staf pengawas lalu lintas udara.

Sementara itu terkait shutdown pemerintah tahun ini, sekitar 750 ribu pegawai federal diperkirakan akan dirumahkan tanpa digaji.

Lihat Juga : Konvoi Mobil Presiden Ekuador Diserang, Ada Bekas Tembakan

Shutdown kali ini juga disebut-sebut cukup berbeda karena terjadi di tengah runcingnya perseteruan politik antara Demokrat dan Republik.

Demokrat meminta agar layanan kesehatan tetap diberikan dana. Tetapi, selain itu, mereka juga meminta agar Trump tidak berlaku semena-mena dengan kekuasaan eksekutifnya, misalnya, terkait keputusannya menyetop anggaran untuk bantuan asing.

Sementara itu, bagi Republik, shutdown ini menjadi momentum untuk menyasar badan-badan milik Demokrat. Trump sendiri sudah menyatakan bakal menyetop dana bantuan untuk lembaga-lembaga yang didukung Demokrat.