Pemerintah Amerika Serikat resmi shutdown (berhenti operasi) setelah Senat gagal menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Anggaran Belanja tahunan pada Selasa (30/9) malam.
Henti operasi pemerintah praktis berlangsung sejak 1 Oktober. Penyebabnya, ada perselisihan di tubuh senat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Senator dari Partai Republik menyalahkan Partai Demokrat yang menolak memberi suara untuk RUU tersebut. Namun, Demokrat balik menyalahkan partai berhaluan kanan itu.
Maka dilakukan pemungutan suara, yang hasilnya 55 suara sepakat dan 45 suara menolak. Angkat itu kurang dari 60 suara yang dibutuhkan untuk meloloskan RUU anggaran.
Dampak dari shutdown di antaranya penutupan sebagian kantor layanan publik hingga penutupan museum dan taman nasional. Pegawai federal non-esensial juga akan dirumahkan tanpa digaji.
Tapi lembaga yang dianggap krusial untuk melindungi jiwa dan harta benda biasanya dianggap penting serta tetap beroperasi.
Shutdown bukanlah yang pertama dalam pemerintahan Amerika Serikat. Tercatat sudah 21 kali sejak 1976 silam.
Ketika shutdown pertama itu yang berlangsung selama 12 hari di masa pemerintahan Gerard Ford.
Lihat Juga :![]() KILAS INTERNASIONAL Pendakwah Kristen Afsel Ramal Yesus Turun hingga Israel Cegat Flotilla |
Shutdown terlama terjadi di masa pemerintahan pertama Presiden Donald Trump yaitu 2018-2019 selama 35 hari. Penyebab utamanya perselisihan mengenai perluasan tembok pembatas AS-Meksiko.
Penyebab shutdown selalu karena ketidakcocokan dalam masalah pengesahan RUU Pendananaan Layanan dari dua kubu di senat, yaitu kubu Partai Republik (Presiden Trump) dan Partai Demokrat.
Shutdown kali ini misalnya, para anggota Partai Republik berjanji akan terus menggelar voting hingga Demokrat menyepakati RUU tersebut dan pemerintahan bisa kembali beroperasi.
Shutdown kali ini disebut-sebut akan dipergunakan Trump untuk memecat ribuan pegawai. Partai Demokrat masih ogah menyepakati usulan anggaran yang diajukan pemerintah hingga saat ini.
Gedung Putih juga telah memerintahkan lembaga pemerintah federal bersiap menghadapi pemutusan hubungan kerja sementara berupa cuti tanpa upah (furlough) selama penutupan pemerintahan berlangsung.
Dalam memo yang diperoleh AFP, Kantor Manajemen dan Anggaran Gedung Putih (OMB) memerintahkan lembaga federal untuk "memanfaatkan kesempatan ini guna mempertimbangkan penerbitan Reduction in Force (RIF) bagi seluruh pegawai."
Langkah ini akan menambah penderitaan para pekerja pemerintah, setelah pemecatan massal yang sebelumnya diterapkan Trump melalui Kementerian Efisiensi Pemerintah (DOGE) awal tahun ini.
(imf/bac)