USAID Tarik Pernyataan Soal Hancurkan Alat Kontrasepsi Senilai Rp164 M

Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID) menarik kembali pernyataan sebelumnya kepada The New York Times yang menyebutkan bahwa alat kontrasepsi senilai hampir US$10 juta atau setara Rp164 miliar (asumsi kurs Rp16.416 per dolar AS) yang didanai pemerintah AS telah dimusnahkan di Belgia.

"Terjadi miskomunikasi dengan staf internasional dan belum ada penghancuran yang terjadi hingga saat ini. Namun, kami sedang meninjau masalah ini," ujar juru bicara USAID dalam pernyataan pada Jumat (12/9) yang dikutip dari The Hill, Sabtu (13/9).

Alat kontrasepsi yang dimaksud, terdiri dari pil KB, implan hormonal, suntikan, dan alat kontrasepsi dalam rahim (IUD), telah disimpan selama berbulan-bulan di gudang di Geel, Belgia.

Beberapa organisasi, termasuk Badan Kependudukan PBB (UNFPA), telah menawarkan untuk membeli produk-produk tersebut. Namun pemerintahan Trump menolak berbagai penawaran tersebut dan merencanakan penghancuran produk senilai US$9,7 juta itu dengan anggaran US$167 ribu di fasilitas limbah medis di Prancis.

Sebelumnya, The New York Times melaporkan bahwa penghancuran alat kontrasepsi telah dilakukan atas arahan pejabat pemerintahan Trump. Namun, laporan tersebut dibantah oleh pejabat Belgia.

"Laporan yang sebelumnya diterbitkan oleh The New York Times yang menyatakan bahwa alat kontrasepsi yang disimpan di Keuhne & Nagel telah dihancurkan adalah tidak benar," kata Tom Demeyer, juru bicara Menteri Lingkungan dan Pertanian Flanders.

Demeyer menjelaskan bahwa inspeksi langsung telah dilakukan di lokasi penyimpanan dan produk tersebut belum dimusnahkan. Ia menambahkan bahwa karena produk belum kadaluarsa, maka berlaku larangan lokal atas pembakaran barang-barang yang masih dapat digunakan.

"Pembakaran semacam itu hanya dapat dilakukan jika ada izin khusus dari Menteri Lingkungan dan pembayaran ganda atas biaya pembakaran limbah. Hingga kini, tidak ada izin semacam itu yang diminta atau diberikan," jelasnya.

Alat-alat kontrasepsi tersebut awalnya dibeli oleh USAID untuk didistribusikan ke negara-negara berpenghasilan rendah sebelum badan tersebut dibubarkan awal tahun ini. Informasi yang saling bertentangan telah menimbulkan kekhawatiran dari berbagai lembaga kesehatan dan organisasi nirlaba yang selama ini mengikuti perkembangan distribusi produk tersebut.

"Kami terus memantau situasi ini, namun sangat kecewa dengan kurangnya transparansi dari pemerintah AS, yang menimbulkan kebingungan," kata Nabeeha Kazi Hutchins, Presiden dan CEO PAI, organisasi yang bergerak di bidang kesehatan reproduksi.

"Ini adalah pasokan penyelamat nyawa yang sangat dibutuhkan oleh perempuan dan keluarga. AS, yang memiliki sejarah panjang dalam kepemimpinan di bidang kesehatan global, seharusnya mempertahankan warisan itu, bukan justru menghancurkannya."