PBB Pantau Kekerasan di Demo RI: Pentingnya Dialog Jawab Suara Publik

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menekankan pentingnya aparat dan pihak berwenang Indonesia untuk mengutamakan dialog dalam merespons demonstrasi yang belakangan berlangsung dan terus meluas di Indonesia.

Juru Bicara Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights/OHCHR), Ravina Shamdasani, mengatakan pihaknya memantau situasi terkini terkait demonstrasi di Indonesia, yang turut diwarnai kekerasan hingga menimbulkan korban tewas.

Lihat Juga : PBB Buka Suara soal Demo di RI, Desak Selidiki soal Korban Tewas

"Kami mengikuti secara cermat rangkaian kekerasan yang terjadi di Indonesia dalam konteks demonstrasi berskala nasional. Kami menekankan pentingnya dialog untuk menjawab aspirasi publik," kata Shamdasani dalam keterangannya kepada CNN Indonesia, Senin (1/9).

Shamdasani menyatakan OHCHR memantau dengan saksama demonstrasi yang terjadi di Indonesia selama beberapa hari terakhir.

OHCHR turut mengamati serangkaian kekerasan termasuk "dugaan penggunaan kekuatan yang tidak perlu atau tidak proporsional oleh aparat keamanan."

"Pihak berwenang harus menjunjung tinggi hak berkumpul secara damai dan kebebasan berekspresi sambil menjaga ketertiban, sesuai dengan norma dan standar internasional, terkait dengan pengawasan perkumpulan publik," ucap Shamdasani.

"Semua aparat keamanan, termasuk militer, ketika dikerahkan dalam kapasitas penegakan hukum harus mematuhi prinsip-prinsip dasar tentang penggunaan kekuatan dan senjata api oleh aparat penegak hukum," lanjutnya.

Seiring dengan ini, OHCHR menyerukan investigasi cepat, menyeluruh, dan transparan terhadap semua dugaan pelanggaran hukum hak asasi manusia (HAM) internasional, termasuk yang berkaitan dengan penggunaan kekuatan.

Lihat Juga : KILAS INTERNASIONAL Parlemen ASEAN Kutuk Kekerasan Aparat sampai Media Soroti Penjarahan

Lihat Juga : Ratusan Diaspora di New York & Melbourne Long March Dukung Demo RI

"Penting juga dipahami bahwa media diizinkan untuk melaporkan peristiwa secara bebas dan independen," pungkas Shamdasani.

Demonstrasi pecah di berbagai kota Indonesia selama beberapa hari sejak pekan lalu. Demonstrasi ini mulanya dipicu oleh tingginya gaji dan tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI di tengah sulitnya perekonomian Indonesia.

Demo kemudian makin meluas usai seorang pengemudi ojek online Affan Kurniawan tewas karena dilindas kendaraan taktis (rantis) Brimob pada 28 Agustus. Di beberapa wilayah, aksi unjuk rasa berujung panas hingga sejumlah warga meninggal dunia.

Per 1 September, polisi menangkap 3.195 orang dalam demo yang berlangsung di sejumlah daerah di Indonesia. Sejauh ini, jumlah korban tewas selama demonstrasi berlangsung di Indonesia yang telah terkonfirmasi bertambah menjadi delapan orang.

Pemerintah Indonesia sempat dikecam karena diduga melarang siaran langsung (live) media televisi terkait demonstrasi ini. Fitur live di media sosial TikTok juga mendadak tak bisa diakses selama demonstrasi terjadi.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid melalui akun media sosialnya membantah bahwa ada larangan liputan demo. Ia menegaskan larangan tersebut hoaks dan pemerintah tidak pernah melarang peliputan.

Terkait TikTok, dalam kesempatan terpisah, Meutya juga menyatakan bahwa penutupan fitur tersebut merupakan keputusan sukarela TikTok.