Parlemen ASEAN Kutuk Brimob Lindas Ojol-Penggunaan Gas Air Mata

Parlemen ASEAN untuk Hak Asasi Manusia (ASEAN Parliamentarians for Human Rights/APHR) mengutuk Brimob yang melindas pengemudi ojek online Affan Kurniawan dan penggunaan gas air mata oleh aparat dalam menangani demonstrasi di Indonesia.

Kecaman itu tertuang dalam pernyataan yang dirilis di situs resmi APHR pada pekan lalu tepatnya, Jumat (29/8).

"APHR mengecam keras tindakan brutal polisi yang mengakibatkan seorang pengemudi ojek online, Affan Kurniawan tewas," demikian pernyataan mereka, dikutip dari APHR.

APHR didirikan pada Juni 2013 dengan tujuan memajukan demokrasi dan hak asasi manusia di Asia Tenggara. Mereka terdiri dari anggota parlemen yang masih aktif maupun pensiun.

Lihat Juga : Pelajar Asal Tigaraksa Meninggal Dunia Usai Kritis Setelah Demo

Dalam rilis tersebut, APHR menyebut kematian Affan menunjukkan betapa besar dampak kemanusiaan dari penggunaan kekerasan sebagai respons awal terhadap kerusuhan sipil.

Mereka juga menyoroti mahasiswa dan buruh yang berunjuk rasa di Polda Metro Jaya dan Mabes Polri dihadang dengan taktik yang memicu ketakutan alih-alih membuka ruang negosiasi.

Demonstrasi massal di Jakarta merupakan gelombang protes yang menyoroti tuntutan rakyat untuk hidup lebih baik, transparansi anggaran, dan menuntut kebijakan sosial ekonomi yang mengutamakan masyarakat.

"APHR mengutuk sekeras-kerasnya penggunaan gas air mata, meriam air, dan kendaraan taktis dari pasukan keamanan untuk membubarkan massa," lanjut APHR.

Lihat Juga : 211 Organisasi Sipil Dunia Desak DPR RI Temui Rakyat: Jangan Sembunyi

Anggota Dewan APHR sekaligus anggota parlemen Timor Leste Angelina Sarmento menyebut masyarakat punya hak menuntut pemerintahan jadi lebih baik.

"Kematian Affan dan kekerasan yang tak beralasan yang dialami masyarakat bukan hanya tragedi; ini adalah peringatan bahwa hak-hak masyarakat biasa untuk menuntut pemerintahan yang lebih baik," kata Angelina dalam rilis tersebut.

Anggota dewan APHR lain yang juga anggota parlemen Malaysia Wong Chen menyerukan hal serupa. Dia menyebut momen kejadian di Jakarta menguji apakah Indonesia akan memilih reformasi atau represi.

"Membungkam suara-suara yang menyuarakan keprihatinan nyata tentang korupsi, jaminan kerja, dan perpajakan tak akan menyelesaikan masalah ini, justru akan memperparah," ucap Wong.

Lihat Juga : Inggris hingga Australia Wanti-wanti Warganya di RI Imbas Demo Meluas

APHR lantas meminta pemerintah Indonesia untuk membuka jalur dialog yang tulus dengan para demonstran dan masyarakat sipil, untuk memprioritaskan reformasi legislatif dan peraturan yang menangani korupsi, ketidakamanan pekerjaan, dan krisis ekonomi di negara ini.

Sebagai jaringan pembuat kebijakan yang memajukan hak asasi manusia, APHR akan terus memantau perkembangan secara ketat dan mendesak tanggapan yang menempatkan kebenaran, keadilan, dan kepentingan publik di pusat pemulihan Indonesia dari krisis nasional ini.

Dalam beberapa hari terakhir, demonstrasi meluas di Indonesia. Mulanya, pedemo protes kenaikan tunjangan anggota DPR dan menolak kenaikan pajak di tengah ekonomi yang morat-marit.

Demo terus berlanjut hingga ada insiden Affan dilindas kendaraan taktis (rantis) Brimob pada 28 Agustus. Hari berikutnya, demo meluas menuntut keadilan Affan dan direspons dengan gas air mata serta meriam air.