Menteri Pertahanan Amerika Serikat (AS) Pete Hegseth memecat Kepala Badan Intelijen Pertahanan (DIA), Letnan Jenderal Jeffrey Kruse, bersama dua pejabat militer senior lainnya.
Tiga pejabat AS mengatakan kepada Reuters, Jumat (23/8), bahwa langkah ini menjadi bagian terbaru dari rangkaian "pembersihan" yang dilakukan pemerintahan Presiden Donald Trump di Pentagon.
Alasan pemecatan Kruse sebenarnya belum jelas. Namun, sumber anonim menyebut Hegseth juga memerintahkan pemberhentian Kepala Cadangan Angkatan Laut AS serta Komandan Pasukan Perang Khusus Angkatan Laut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pemecatan pejabat keamanan nasional senior menegaskan kebiasaan berbahaya pemerintahan Trump yang memperlakukan intelijen sebagai tes loyalitas, bukan sebagai benteng keamanan negara," kata Senator Mark Warner, Wakil Ketua Komite Intelijen Senat AS.
Pemecatan Kruse muncul setelah bocornya penilaian awal DIA mengenai serangan udara AS pada 22 Juni terhadap tiga fasilitas nuklir Iran.
Laporan itu menyebut program nuklir Teheran hanya mundur beberapa bulan, bertentangan dengan klaim Trump bahwa target tersebut "dihancurkan total".
Bocoran ini membuat Trump murka dan menuding laporan itu "sepenuhnya salah", sambil menyerang media seperti CNN dan New York Times yang memberitakan hal tersebut.
Pembersihan pejabat keamanan bukan hal baru di masa Trump. Pada April, Trump memecat Jenderal Timothy Haugh dari posisi Direktur Badan Keamanan Nasional (NSA) bersama lebih dari selusin staf Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih.
Hegseth juga sebelumnya memberhentikan sejumlah pejabat militer berpangkat tinggi. Pada Februari, ia memecat Jenderal Angkatan Udara C.Q. Brown, Ketua Kepala Staf Gabungan, bersama lima laksamana dan jenderal lainnya dalam perombakan besar-besaran.
Di tengah situasi tersebut, Kepala Angkatan Udara AS membuat kejutan awal pekan ini dengan mengumumkan rencana pensiun lebih cepat, hanya separuh jalan dari masa jabatannya.
Latar belakang politik
Pemerintahan Trump berulang kali menegaskan bahwa pembersihan ini bertujuan memangkas birokrasi federal, mengurangi anggaran, serta menghukum apa yang disebut sebagai "politisasi" intelijen.
Langkah itu semakin terlihat setelah Direktur Intelijen Nasional Tulsi Gabbard, dua hari sebelum kabar pemecatan Kruse, mencabut izin keamanan 37 pejabat intelijen atas perintah Trump. Sejak masa jabatan keduanya, Trump sudah mencabut puluhan izin keamanan, termasuk milik Joe Biden dan Kamala Harris.
Gabbard juga mengumumkan reformasi besar di kantornya dengan memangkas lebih dari 40 persen staf sebelum 1 Oktober, yang disebut akan menghemat lebih dari US$700 juta per tahun atau sekitar Rp10,71 triliun per tahun.
(tis/tis)