Ditunjuk Jadi Wamenlu, Mahendra Siregar Diminta Urus Sawit

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo menunjuk Duta Besar RI untuk Amerika Serikat, Mahendra Siregar, menjadi wakil menteri luar negeri. Mahendra mengaku diminta mengawal kebijakan perdagangan luar negeri, termasuk terkait sawit.

"Sebagai wakil menteri luar negeri," ujar Mahendra ketika ditanya posisi yang ditawarkan saat ia bertemu dengan Jokowi di Istana Negara pada Jumat (26/10).

Lihat juga: Demi Sawit, BPOM Larang Makanan Berlabel 'Palm Oil Free'

Ia menjelaskan bahwa dalam pertemuan tersebut, Jokowi menggarisbawahi beberapa hal, terutama peningkatan investasi perdagangan luar negeri yang mencakup keberlanjutan industri sawit.

"Menjaga dan mengamankan keberlanjutan industri sawit Indonesia. Sawit penting dikawal dengan baik. Taruhannya besar, apalagi kita melakukan proses turunan," ucap mantan wakil menteri perdagangan tersebut.

Industri ini memang sedang menjadi perhatian, terutama setelah dalam Delegated Act Red II, Uni Eropa mengklasifikasikan minyak kelapa sawit (Crude Palm Oil/CPO) sebagai komoditas yang tidak berkelanjutan dan berisiko tinggi.

Lihat juga: Isu Sawit dan Lingkungan Bakal Dibahas dalam IEU CEPA

Konsekuensinya, konsumsi CPO untuk bahan bakar nabati (BBN) akan dibatasi pada kuota saat ini hingga 2023 mendatang. Selanjutnya, konsumsi CPO untuk BBN di Uni Eropa akan dihapuskan secara bertahap hingga menjadi nol persen pada 2030 nanti.

Indonesia dan sejumlah negara produsen lainnya menganggap Uni Eropa melakukan kampanye hitam terhadap sawit. Pemerintah bahkan dilaporkan bakal segera menunjuk firma untuk mewakili RI mengajukan gugatan terhadap Uni Eropa dan WTO.

Tak hanya itu, Mahendra dan Jokowi juga membahas dua hal lainnya dalam konteks perdagangan global, salah satunya soal perang dagang Amerika Serikat dan China.

"Indonesia diminta dengan kordinasi kami untuk bisa melihat kondisi tadi bukan sebagai tantangan, tapi peluang," tutur Mahendra.

[Gambas:Video CNN]
Terakhir, Jokowi dan Mahendra juga membahas cara memposisikan Indonesia untuk menarik keuntungan melalui pasar besar dunia yang berkaitan langsung dengan politik luar negeri.

Dalam proses ke depannya, kementerian luar negeri diminta berkoordinasi langsung dengan berbagai instansi lain, terutama Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi.

"Terakhir, bapak presiden memberikan waktu saya satu tahun. Jika tidak, akan dicari pengganti," katanya. (fra/has)