Susul Menhan, Kepala Polisi Sri Lanka Mundur Usai Bom Paskah

CNN Indonesia | Jumat, 26/04/2019 14:19 WIB
Susul Menhan, Kepala Polisi Sri Lanka Mundur Usai Bom Paskah Kepala kepolisian Sri Lanka, Pujith Jayasundara, mengundurkan diri karena gagal mengantisipasi serangan bom beruntun di Hari Paskah pada Ahad lalu. (Reuters/Dinuka Liyanawatte)
Jakarta, CNN Indonesia -- Kepala kepolisian Sri Lanka, Irjen Pujith Jayasundara, mengundurkan diri karena gagal mengantisipasi serangan bom beruntun di sejumlah gereja dan hotel mewah di Hari Paskah pada Ahad lalu.

"Inspektur Jenderal Kepolisian (IGP) mengundurkan diri. Ia sudah mengirimkan surat pengunduran dirinya ke pelaksana tugas menteri pertahanan," ujar Presiden Sri Lanka, Maithripala Sirisena, sebagaimana dikutip AFP.
Sirisena mengatakan bahwa ia akan mengajukan satu nama untuk menggantikan posisi Jayasundara. Nama itu kemudian akan dibawa ke dewan konstitusi untuk dipertimbangkan lebih lanjut.

Pengunduran diri Jayasundara ini disampaikan tak lama setelah Menteri Pertahanan Sri Lanka, Hemsiri Fernanado, mengambil langkah serupa.


Kedua pejabat tinggi ini lengser setelah Sirisena mendesak mereka mengundurkan diri. Permintaan ini muncul di tengah perselisihan pemerintahan Sri Lanka yang mengaku gagal mengantisipasi serangan bom paling parah dalam sepuluh tahun terakhir tersebut.
Fernando, yang juga menjabat sebagai kepala staf Sirisena, dilaporkan sudah mengantongi informasi mengenai ancaman serangan bom besar-besaran pada Hari Paskah sejak sepuluh hari sebelum tragedi tersebut terjadi.

Menteri Badan Usaha Milik Negara, Lakshman Kiriella, mengatakan bahwa laporan ancaman serangan teror di sejumlah gereja dan hotel itu diterima dari intelijen India pada 4 April lalu.

Tiga hari kemudian, Sirisena menggelar rapat Dewan Keamanan karena dia bertanggung jawab dalam bidang itu. Namun, kata Kiriella, informasi itu justru tidak disebarkan ke pejabat lain. 

[Gambas:Video CNN]

Perdana Menteri Sri Lanka, Ranil Wickremesinghe, sendiri mengaku tak pernah diajak mengikuti rapat penting tersebut.

Informasi itu kemudian menyebar di kalangan aparat keamanan pada 11 April, tapi tidak disikapi secara serius.

Wickremesinghe pun menuding ada pihak-pihak yang sengaja menyembunyikan informasi peringatan ancaman serangan oleh kelompok Zahran.

"Seseorang sengaja mengendalikan informasi ini. Dewan Keamanan sudah bermain politik. Ini harus diusut," kata Kiriella. (has/has)