Presiden Sri Lanka Minta Menhan Mundur Usai Bom Paskah

CNN Indonesia | Kamis, 25/04/2019 14:00 WIB
Presiden Sri Lanka Minta Menhan Mundur Usai Bom Paskah Presiden Sri Lanka, Maithripala Sirisena, meminta kepala kepolisian dan menteri pertahanan mengundurkan diri karena gagal mengantisipasi bom saat Hari Paskah. (AFP Photo/Lakruwan Wanniarachchi)
Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Sri Lanka, Maithripala Sirisena, meminta kepala kepolisian dan menteri pertahanan negaranya untuk mengundurkan diri karena dianggap gagal mengantisipasi serangan bom beruntun di Hari Paskah pada Minggu lalu.

Dua orang sumber yang dekat dengan presiden mengonfirmasi kabar tersebut kepada Reuters pada Rabu (24/4).
Namun, hingga saat ini, kedua pejabat tinggi tersebut dilaporkan belum menanggapi desakan sang presiden.

Permintaan ini muncul di tengah perselisihan di tengah pemerintahan Sri Lanka yang mengaku gagal mengantisipasi serangan bom paling parah dalam sepuluh tahun terakhir tersebut.


Secara keseluruhan, lebih dari 350 nyawa melayang dan 500 orang lainnya terluka akibat serangan bom beruntun di delapan lokasi berbeda, termasuk sejumlah gereja dan hotel mewah di Sri Lanka.
Menteri Pertahanan Sri Lanka, Hemsiri Fernanado, dilaporkan sudah mengantongi informasi mengenai ancaman serangan bom besar-besaran pada Hari Paskah sejak sepuluh hari sebeum tragedi tersebut terjadi.

Perdana Menteri Sri Lanka, Ranil Wickremesinghe, menuding ada pihak-pihak yang sengaja menyembunyikan informasi peringatan ancaman serangan oleh kelompok Zahran.

Menteri Badan Usaha Milik Negara, Lakshman Kiriella, mengatakan bahwa laporan ancaman serangan teror di sejumlah gereja dan hotel itu diterima dari intelijen India pada 4 April lalu.

[Gambas:Video CNN]

Tiga hari kemudian, Sirisena menggelar rapat Dewan Keamanan karena dia bertanggung jawab dalam bidang itu. Namun, kata Kiriella, informasi itu justru tidak disebarkan ke pejabat lain. 

Informasi itu kemudian menyebar di kalangan aparat keamanan pada 11 April, tapi tidak disikapi secara serius.

Wickremesinghe mengaku tidak diajak rapat atau diberi laporan soal potensi ancaman itu.

"Seseorang sengaja mengendalikan informasi ini. Dewan Keamanan sudah bermain politik. Ini harus diusut," kata Kiriella. (has/has)