Sutradara Film Pesta Babi Buka Suara, Jelaskan Makna di Judul
Salah satu sutradara film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita, Cypri Paju Dale buka suara usai film yang ia buat bersama Dandhy Laksono itu ramai diperbincangkan beberapa waktu terakhir.
Ia menyebut upaya pembubaran dan pelarangan nonton bareng (nobar) serta diskusi terhadap filmnya kemungkinan karena frasa 'kolonialisme' yang digunakan dalam judul.
Selain itu, dia mengatakan film dokumenter itu dibuat memang untuk menggambarkan situasi masyarakat adat di Papua saat ini agar bisa dipahami masyarakat luas.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Film ini memang sedang dicegah oleh sejumlah pihak untuk sampai kepada penonton yang luas. Banyak pihak yang berusaha agar apa yang terjadi di Papua tidak diketahui oleh masyarakat luas, oleh dunia yang luas," ujar Cypri dalam video yang diunggah di Instagram Ekspedisi Indonesia Baru, Jumat (14/5).
"Barangkali sumber keberatan atas film ini adalah karena di dalamnya kami memakai istilah kolonialisme pada judul dan kepada seluruh rangka analisis yang dirajut dalam keseluruhan cerita film," tambahnya.
Terkait hal itu, Cypri menjelaskan film pesta babi adalah sebuah dokumenter yang berbasis penelitian sejarah dan antropologi yang dibalut investigasi jurnalistik serta analisis kebijakan.
Adapun frasa 'kolonialisme' dipakai pihaknya karena ada kebutuhan untuk satu rangka analisis untuk memahami situasi Papua secara mendalam dan menyeluruh.
Menurut pihaknya istilah-istilah yang ada selama ini--seperti konflik, pelanggaran HAM, kurangnya pembangunan, deforestasi, dan militerisme-- tidak memadai untuk merangkum secara utuh dan sistematis tentang apa yang terjadi di Papua.
"Kolonialisme sebagai sebuah rangka berpikir atau rangka analisis berhasil merangkum semua masalah itu, dan menjelaskan bahwa semuanya terkait satu sama lain dalam sesuatu yang bersifat sistemik yang sudah berlangsung lama dan tidak bisa ada solusinya kalau hanya diselesaikan dengan menyelesaikan salah satu dari persoalan yang tadi," jelasnya.
Selain itu, katanya, kolonialisme atau penjajahan adalah rangka berpikir atau rangka analisis yang telah lama dipakai orang Papua itu sendiri dalam merumuskan pengalaman interaksi mereka dengan Indonesia juga dengan bangsa-bangsa lain.
Poin kedua yang disampaikan Cypri adalah mengenai fakta-fakta yang tersaji itu mungkin akan menggugah baik di mata warga yang baik-kritis, hingga pemerintah dan aparat militer.
"Mungkin mengganggu bagi kita yang merasa sebagai warga yang baik, yang kritis, yang bersolidaritas terhadap orang Papua. Karena, film ini membuat kita harus menjawab pertanyaan apakah Indonesia memang melakukan penjajahan di Papua? Ini pertanyaan sederhana namun sulit," katanya.
Menurutnya, sudah waktunya pertanyaan tersebut didiskusikan secara jujur dan terbuka dengan berlandaskan pada UUD 1945 yang menyebut 'penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan'.
Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita adalah film dokumenter yang dirilis pada 2026 ini diproduksi Ekspedisi Indonesia Baru. Ekspedisi Indonesia Baru adalah sebuah gerakan perjalanan sambil merekam kondisi nusantara yang digawangi sejumlah jurnalis senior seperti Dhandy dan Farid Gaban.
Adapun film dokumenter ini mengangkat tentang masyarakat adat di Indonesia dan perjuangan hak atas lahan mereka.
Salah satu yang paling disoroti dalam film dokumenter ini adalah proyek strategis nasional (PSN) di Papua Selatan yang dinilai sebagian pihak berdampak terhadap lingkungan hidup dan hak masyarakat adat.
 |
Respons pemerintah
Terpisah, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan pemerintah tidak melarang kegiatan nobar dan diskusi film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita.
Menurutnya materi film itu masih wajar, dan meminta warga tak terpancing hanya karena judul, serta dipersilakan untuk menontonnya. Yusril mengatakan kepada pihak-pihak terkait--utamanya masyarakat-- tidak terpancing melakukan hal yang tak etik, karena judul film tersebut kemungkinan memang dibuat untuk menarik perhatian publik.
Ia menilai publik justru perlu diberi ruang untuk menonton hingga mendiskusikan isi film tersebut secara terbuka.
"Kritik semacam itu wajar saja, walaupun memang terdapat narasi yang provokatif. Judul film dokumenter itu sendiri memang kontroversial," kata Yusril dalam keterangan tertulis, Kamis (14/5).
"Biarkan saja masyarakat menonton, lalu setelah itu silakan gelar diskusi dan debat. Dengan demikian publik menjadi kritis, pro dan kontra dapat terjadi," imbuh pria yang sebelumnya dikenal sebagai pakar hukum tata negara itu.
Yusril juga mengatakan pemerintah dapat menjadikan kritik dalam film tersebut sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan proyek di lapangan.
"Pemerintah dapat memetik hikmah dari film itu untuk mengevaluasi kalau-kalau ada langkah di lapangan yang perlu diperbaiki," tuturnya.
Ia menjelaskan pembukaan lahan di Papua Selatan sebenarnya telah dimulai sejak 2022 pada masa pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) bersamaan dengan pemekaran wilayah di Papua.
Program itu kemudian dilanjutkan pemerintahan saat ini sebagai bagian dari proyek ketahanan pangan dan energi nasional.
Meski demikian, Yusril menegaskan pemerintah tetap terbuka terhadap kritik atas pelaksanaan proyek strategis nasional.
"PSN dibangun dengan kajian matang untuk kesejahteraan rakyat, walaupun pemerintah tidak menutup mata terhadap segala kekurangan dan kelemahan dalam pelaksanaannya di lapangan," katanya seraya menegaskan aksi pembuaran atau pelarangan yang terjadi selama ini bukanlah arahan pemerintah pusat.
as a preferred source on Google
[Gambas:Video CNN]