Angga Dwimas Tak Ingin RUU Permusikan seperti UU Perfilman

Tim, CNN Indonesia | Selasa, 05/02/2019 11:25 WIB
Angga Dwimas Tak Ingin RUU Permusikan seperti UU Perfilman Angga Dwimas mempertanyakan urgensi RUU Permusikan, belajar dari UU Perfilman. (Ilustrasi/Istockphoto/fstop123)
Jakarta, CNN Indonesia -- Sutradara Angga Dwimas Sasongko ikut mengutarakan pendapatnya dalam diskusi yang membahas Rancangan Undang Undang (RUU) Permusikan pada Senin (4/2) di Cilandak Town Square Jakarta.

Angga 'mewanti-wanti' agar UU Permusikan tak sampai bernasib sama dengan UU Perfilman.

"Saya penikmat musik dan saya ingin berkaca dari UU film. Menurut saya sebagai salah satu pelaku industri film indonesia, UU film itu cacat," katanya dalam diskusi.


Ia lantas mempertanyakan urgensi UU Permusikan, yang belakangan menjadi kontroversi karena beberapa pasalnya dianggap justru membelenggu musisi dalam negeri. UU Perfilman menurutnya selama ini terlalu dicampuri tangan negara, terutama soal sensor atas nama nasionalisme.


"Kalau ujung-ujungnya seperti UU film, nasionalisme, proteksionis, pertanyaannya perlu enggak sih kita punya Undang Undang?" sang sutradara Wiro Sableng bertanya retoris.

Ia tak ingin para musisi kena imbas RUU Permusikan yang isinya tak jauh beda dengan UU Perfilman. Pasal 6 UU Perfilman dan pasal 5 RUU Permusikan memang punya enam poin sama.

"Dalam proses kreasi musisi dilarang mendorong khalayak melakukan kekerasan serta melawan hukum, dilarang membuat konten pornografi, dilarang memprovokasi pertentangan antarkelompok, dilarang menodai agama, dan dilarang merendahkan harkat serta martabat manusia," demikian bunyinya. Satu-satunya perbedaan di sana hanya soal pengaruh negatif budaya asing yang disebut di RUU Permusikan dan tidak ada di UU Perfilman.


"Biarin saja yang pusing orang-orang film, jangan sampai orang musik juga pusing gara-gara ada hal-hal yang harusnya enggak diurus negara, jadi negara ikut campur," ia melanjutkan. Soal tata kelola, imbuhnya, seharusnya aturan lebih fleksibel seiring perkembangan.

Angga menyampaikan pendapatnya sebagai pelaku industri film sekarang, karena tak ingin RUU Permusikan terlanjur disahkan dan justru menghadapi proses yang jauh lebih panjang. UU Perfilman sudah pernah mengalami itu.

"Ketika kita punya UU film 2009, dan ada cukup banyak persoalan, merevisinya jauh lebih sulit daripada mengesahkan. Kita pergi ke Mahkamah Konstitusi jauh lebih mahal ketimbang buat UU-nya. Jadi, apakah tata kelola ini perlu sampai jadi UU?" ia kembali bertanya.

(agn/rsa)