Pakar kesehatan reproduksi dokter Boyke Dian Nugraha ikut menyoroti isu pembalut yang dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN). Menurut dia, kebijakan pajak perlu dipertimbangkan kembali mengingat pembalut merupakan kebutuhan pokok perempuan.
Boyke khawatir, pembalut yang semakin mahal dapat membuat perempuan menghemat pemakaian. Salah satunya dengan memperpanjang waktu penggunaan, meski aliran darah sedang deras.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Justru berbahaya [memperpanjang waktu penggunaan]. Itu, kan, dalam tanda kutip, darah, ya. Lendir daripada dinding rahim itu, kan, seperti darah. Darah itu senang banget, kuman-kuman itu hidup di situ," ujar Boyke kepada detikhealth, Senin (2/11).
Kebiasaan tidak mengganti pembalut akibat memperpanjang waktu penggunaan itu, lanjut Boyke, dapat meningkatkan risiko kesehatan di area kewanitaan.
Boyke mengatakan, seyogianya pembalut dipandang sebagai kebutuhan dasar perempuan untuk menjaga organ intim dan reproduksi. Perempuan, termasuk pekerja berpenghasilan terbatas, tak seharusnya dibebani biaya tambahan untuk menjaga kesehatan organ intimnya.
"Saya mengatakan, enggak usah dipajakin lah [pembalut]. Karena buat para wanita, yang namanya pembalut itu hampir sama dengan kebutuhan pokok," tambah dia.
Jika pun ada produk menstruasi lain seperti tampon atau menstrual cup, Boyke melihat keduanya belum terlalu populer di tengah perempuan Indonesia.
Kabar mengenai produk menstruasi yang dikenai PPn mulai ramai sejak pekan lalu. Kegaduhan itu bermula dari sebuah unggahan di media sosial yang memperlihatkan pajak untuk pembalut. Dari sana, pajak pembalut pun ramai dibicarakan.
Berdasarkan hitung-hitungan CNNIndonesia.com, setiap perempuan perlu mengeluarkan uang sebesar Rp289 ribu hingga Rp314 ribu setiap tahunnya untuk pembalut. Angka itu didapat dari simulasi periode haid selama 7 hari, dengan kebutuhan rata-rata empat pembalut per hari.