Anggota Komisi VII DPR Singgung Wisata Vietnam Ungguli RI

Jakarta, CNN Indonesia --

Anggota Komisi VII Novita Hardini meminta Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana berani memutuskan posisi daya saing Indonesia secara riil di kawasan Asia Tenggara. Novita menyinggung isu soal Vietnam yang sektor wisatanya sudah melampaui Indonesia.

Hal ini disampaikan Novita saat rapat kerja dengan Menpar di DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (3/6).

Novita berharap Menpar tak terjebak dalam kepuasan semu atas capaian angka devisa organik dan jumlah kunjungan wisatawan asing.

"Kita melihat banyak devisa yang masuk sepanjang tahun 2025 serta tingginya angka kunjungan wisatawan mancanegara. Namun, kita belum melihat bagaimana posisi Indonesia secara objektif di Asia [Tenggara]. Ada rumor besar di ASEAN bahwa sektor pariwisata Vietnam saat ini sudah jauh melampaui Indonesia," kata Novita dalam keterangan tertulisnya.

Lihat Juga : Kemenpar Usulkan Turis 8 Negara Ini Bisa Bebas Visa Kunjungi Indonesia

Novita meminta Menpar dalam rapat selanjutnya memberi data pembanding wisata di Indonesia dengan negara-negara tetangga.

Ia menyebut ada tiga persoalan fundamental yang harus segera dituntaskan. Pertama adalah akselerasi konektivitas udara.

"Promosi yang masif akan menjadi sia-sia jika tidak ditopang oleh akses penerbangan langsung (direct flight) yang memadai ke berbagai daerah," katanya.

Ia mencontohkan perlunya rute strategis seperti dari Bangkok langsung menuju beberapa wilayah seperti Manado atau Kediri.

Lihat Juga : Medsos Heboh, Hotel-Hotel Melati di NTB Promosi Pakai Konten Vulgar

Menurutnya tanpa ada konektivitas merata, fenomena over tourism hanya akan menumpuk di titik-titik tertentu saja.

Novita juga menyinggung reformasi regulasi alih fungsi lahan daerah. Ia mengatakan kepala daerah terutama di wilayah Klaten, Jawa Tengah mengeluhkan potensi investasi pariwisata yang mandek akibat rumitnya regulasi alih fungsi lahan saat ini.

"Kementerian Pariwisata dituntut hadir untuk memitigasi hambatan birokrasi ini agar arus investasi di daerah tidak tersendat," kata anggota fraksi PDI Perjuangan ini.

Terakhir Novita berharap ada pemberian kewenangan fiskal ke daerah demi pendapatan asli daerah.

"Para kepala daerah pada dasarnya sepakat dengan upaya pengumpulan pendapatan negara sekreatif mungkin, termasuk dalam penyesuaian fiskal," katanya.

Novita berharap RI berkaca pada Dubai, Uni Emirat Arab yang awalnya bergantung pada minyak namun kini bisa mencetak pendapatan dari pariwisata.

(tim/sur) Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNN]