Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkap ada program pemerintah pusat yang tidak disambut baik oleh pemerintah daerah. Hal tersebut diungkap Tito dalam acara Forum Akselerasi Ekonomi Daerah Regional Nusa Tenggara & Maluku di Hotel Bidakara, Jakarta, Jumat (20/11).
"Banyak program-program pemerintah pusat juga yang digelontorin ke daerah, banyak kepala daerah yang menyambut bagus, tapi ada juga yang enggak mau," ujarnya.
Ia bercerita program tersebut berasal dari Kementerian Kesehatan berupa pembangunan rumah sakit untuk bedah jantung.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tito mengatakan telah meminta pihak RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita turun langsung ke seluruh provinsi untuk merealisasikan program tersebut.
Lihat Juga :AKSELERASI EKONOMI DAERAH Tito Dorong Pemda Bangun Mal Pelayanan Publik Demi Hindari Pungli |
"Saya merasakan sendiri, Menteri Kesehatan membangun rumah sakit agar memiliki kemampuan bedah jantung semua. Diperintahkan Direktur Jantung Harapan Kita untuk turun ke seluruh provinsi," ujar Tito.
Mantan Kapolri itu mengungkap provinsi yang sempat tidak menyambut baik rencana tersebut adalah Maluku dan Maluku Utara. Pihak RS Harapan Kita pun tidak ambil pusing. Tito mengatakan mereka langsung pergi setelah mendapat penolakan.
Namun, di bawah kepemimpinan baru Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa dan Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda, pembangunan rumah sakit tersebut akhirnya terlaksana.
"Di Maluku dan Maluku Utara jangankan diberikan kesempatan untuk diskusi, ketemu saja enggak mau gubernurnya. Ya sudah, ditinggal, tapi untung pergantian sekarang Ibu Sherly, Pak Henki, mereka proaktif. Maka dibangunlah rumah sakit," ujar Tito.
Lihat Juga :AKSELERASI EKONOMI DAERAH Mayoritas Muslim, Tito Ungkap RI Kalah dari China soal Produksi Halal |
Menuru Tito, pemerintah daerah seharusnya memberi karpet merah untuk program-program pemerintah pusat masuk ke wilayah mereka.
Sebab, pembangunan tersebut tidak akan menggunakan anggaran daerah, melainkan langsung dari pusat.
"Kenapa enggak dari pusat ini kasih kapet merah? Yang membangun sekolah rakyat, segala macam, yang mau perbaiki rumah sakit daripada anggaran sendiri, pakai aja anggaran di situ. Dari pusat tinggal dibantu," ujar Tito.
Ia menilai program pemerintah pusat yang dibangun di daerah sejatinya memiliki nilai lebih besar dibandingkan pengurangan APBD maupun Transfer ke Daerah (TKD) yang saat ini dilakukan pemerintah pusat.
Lihat Juga :AKSELERASI EKONOMI DAERAH BPS Ungkap Rahasia Hitung Rumus Pertumbuhan Ekonomi |
Tito memandang alokasi program dari pusat tersebut sebenarnya jauh melampaui besaran TKD yang dipangkas. Namun, ia merasa masih banyak kepala daerah yang tak lihai menangkap peluang itu.
Adapun Acara Forum Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Daerah Regional Maluku dan Nusa Tenggara ini mendorong pengembangan ekonomi kawasan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan.
Pertumbuhan dalam hal ini juga harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.
Lihat Juga :AKSELERASI EKONOMI DAERAH APBD Anjlok ke Rp400 M, Sumba Tengah Genjot Pendapatan dari Kopi-Lele |
Wilayah Maluku dan Nusa Tenggara diketahui memiliki potensi besar di sektor kelautan dan perikanan, pertanian, pertambangan, hingga pariwisata. Namun, optimalisasi potensi tersebut perlu diikuti pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan agar manfaat ekonominya dapat dirasakan masyarakat secara luas.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya sebelumnya mengatakan forum ini menjadi ruang pertukaran gagasan dan praktik baik antardaerah untuk memperkuat kolaborasi dalam mempercepat pembangunan.
Melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah, forum ini diharapkan menghasilkan rekomendasi kebijakan untuk mendorong hilirisasi berkelanjutan, memperkuat daya saing ekonomi, serta memastikan pertumbuhan Maluku dan Nusa Tenggara.
(dhz/ins)