Tak Perlu Pengajuan Khusus, Pemprov DKI Beri Keringanan PKB hingga 35%

Bapenda DKI Jakarta | CNN Indonesia
Jumat, 20 Nov 2026 14:17 WIB
Suasana lahan parkir di kawasan IRTI, Monas, Jakarta, Rabu, 9 September 2020. Pemerintah provinsi DKI Jakarta berencana menaikkan pajak parkir di DKI Jakarta sebesar 30 persen, kenaikan ini disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jaka
Ilustrasi. (Foto: CNN Indonesia/Bisma Septalisma)
Jakarta, CNN Indonesia --

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memberikan keringanan pokok Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) hingga 35 persen, yang berlaku mulai 21 November hingga 31 Desember 2026.

Kebijakan ini ditetapkan melalui Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1169 Tahun 2026 tentang Pemberian Keringanan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor, yang ditetapkan pada 18 November 2026.

Melalui kebijakan ini, wajib pajak orang pribadi di Jakarta dapat memperoleh keringanan pokok PKB dengan besaran yang disesuaikan berdasarkan urutan kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor, yaitu 5 persen untuk kendaraan pertama; dan 20 persen untuk kendaraan kedua.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Kemudian, 25 persen untuk kendaraan ketiga; 30 persen untuk kendaraan keempat; serta 35 persen untuk kendaraan kelima dan seterusnya.

Sementara itu, kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh badan memperoleh keringanan pokok PKB sebesar 5 persen.

Catatannya, keringanan ini tidak berlaku bagi kendaraan yang digunakan untuk angkutan umum, angkutan karyawan, angkutan sekolah, ambulans, pemadam kebakaran, kegiatan sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, serta kendaraan milik Pemerintah dan Pemprov DKI Jakarta.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi DKI Jakarta, Lusiana Herawati, mengatakan bahwa pemberian keringanan PKB merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat, serta apresiasi atas kontribusi wajib pajak dalam mendukung pembangunan Jakarta.

"Jakarta adalah milik kita semua. Setiap warga memiliki peran, dan setiap kontribusi masyarakat sangat berarti bagi kota ini. Melalui keringanan ini, kami berharap masyarakat dapat merasa lebih terbantu dalam memenuhi kewajiban pajak kendaraannya. Karena dari langkah sederhana dan kepedulian kita bersama, Jakarta dapat terus tumbuh menjadi kota yang lebih baik bagi semua," ujar Lusiana.

Tak Perlu Pengajuan Keringanan

Adapun keringanan pokok PKB ini diberikan secara otomatis melalui penyesuaian pada sistem informasi manajemen pajak daerah.

Wajib pajak tidak perlu mengajukan permohonan khusus untuk memperoleh keringanan, melainkan hanya perlu melakukan pembayaran atau penyetoran PKB selama periode 21 November-31 Desember 2026.

Pemprov DKI Jakarta berharap kebijakan ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, khususnya wajib pajak yang belum melakukan daftar ulang kendaraan bermotornya.

Selain meringankan beban pembayaran pajak, kebijakan ini juga didorong meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta mendukung tertib administrasi perpajakan di Jakarta.

Informasi lebih lanjut mengenai ketentuan keringanan PKB bisa diakses lewat situs resmi bapenda.jakarta.go.id atau menghubungi layanan informasi pajak daerah di nomor 1500-177.

(rea/rir)
placeholder