Bank Indonesia (BI) menyiapkan empat langkah untuk mengantisipasi dan menangani ancaman serangan siber yang berpotensi mengganggu sistem pembayaran dan sektor keuangan nasional.
Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta mengatakan langkah tersebut mencakup pemantauan ancaman siber, penguatan pengaturan dan pengawasan, koordinasi dengan otoritas terkait, hingga peningkatan kewaspadaan penyelenggara jasa sistem pembayaran.
"Bagaimana BI mendeteksi? Paling tidak ada empat langkah yang kita lakukan," ujar Filianingsih dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur BI, Rabu (18/11).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pertama, BI terus mencermati ancaman dan insiden siber yang terjadi di dalam maupun luar negeri, khususnya di sektor keuangan. Pemantauan tersebut dilakukan untuk melihat potensi dampaknya terhadap keamanan dan kelancaran sistem pembayaran nasional.
Kedua, BI meningkatkan kewaspadaan dan langkah antisipatif melalui penguatan pengaturan serta pengawasan terkait ketahanan siber. Hal ini mencakup peningkatan pengelolaan risiko, perlindungan infrastruktur kritikal sistem pembayaran, deteksi dini ancaman, serta kesiapan penanganan dan pemulihan insiden.
Filianingsih menekankan pemulihan menjadi aspek penting agar insiden siber tidak berlangsung berkepanjangan.
"Kalau sudah disiapkan penanganannya, yang paling penting lagi pemulihan insidennya, jadi tidak berlarut-larut," katanya.
Ketiga, BI memperkuat koordinasi dengan otoritas terkait, termasuk Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), asosiasi, serta kementerian dan lembaga terkait. Koordinasi tersebut ditujukan untuk memastikan upaya pencegahan dan penanganan berjalan terpadu serta tepat sasaran.
Keempat, BI meminta seluruh penyelenggara jasa sistem pembayaran dan pihak terkait, termasuk perusahaan penunjang, meningkatkan kewaspadaan serta memastikan keandalan sistem pengamanan.
Upaya tersebut meliputi peningkatan kemampuan mendeteksi transaksi mencurigakan, mempercepat pelaporan apabila terjadi insiden, serta menyiapkan langkah eskalasi, penanganan, dan pemulihan.
Filianingsih mengatakan penyelenggara jasa sistem pembayaran tidak boleh menunda pelaporan apabila menemukan insiden siber.
"Kalau terjadi insiden jangan ditunggu-tunggu, tapi cepat dilaporkan ke Bank Indonesia dan otoritas terkait, sehingga kita bisa sama-sama melakukan upaya-upaya penanganannya," ujarnya.
Selain memperkuat sistem pengamanan, BI juga meminta masyarakat tetap waspada dan tidak panik menghadapi informasi mengenai ancaman siber. Masyarakat diminta tidak meneruskan informasi yang belum terkonfirmasi serta memastikan hanya mengakses kanal resmi.
Bank sentral turut mengingatkan masyarakat untuk menjaga kerahasiaan data pribadi dan akses transaksi.
Filianingsih juga meminta media membantu menyampaikan informasi yang akurat agar masyarakat tidak mudah terpengaruh kabar yang belum terverifikasi.
Ancaman siber terhadap sektor keuangan sebelumnya juga tercermin dalam data Threatmap Fortinet. Pada Senin (9/11), tercatat sekitar 1,6 juta upaya serangan yang berhasil diblokir dalam 24 jam, atau sekitar 19 serangan per detik.
Sektor perbankan menjadi industri yang paling banyak ditargetkan dengan sekitar 761 ribu ancaman terdeteksi. Berikutnya sektor teknologi dengan 386 ribu ancaman, pemerintah 121 ribu, pendidikan 48 ribu, manufaktur 42 ribu, dan telekomunikasi 18 ribu.
Menanggapi data tersebut, pakar keamanan siber Alfons Tanujaya mengingatkan angka serangan yang terdeteksi dan diblokir tidak berarti seluruh sistem yang disasar berhasil dibobol.
Ia menjelaskan sebagian besar aktivitas tersebut merupakan pemindaian otomatis menggunakan botnet dan perangkat lunak untuk mencari celah keamanan.
Alfons mengimbau masyarakat tidak panik, tetapi tetap waspada dengan mengaktifkan autentikasi dua faktor (2FA), tidak membagikan kode OTP, serta mengakses layanan perbankan melalui aplikasi atau situs resmi.
(lau/sfr)