Ketegangan geopolitik, volatilitas harga, dan perubahan cepat pada lanskap energi global kini menguji daya tahan kawasan Asia Tenggara.
Kawasan ASEAN saat ini berada dalam posisi rentan imbas eskalasi krisis di Timur Tengah. Pasalnya, mayoritas negara di kawasan ini masih sangat bergantung pada pasokan energi dari wilayah yang tengah bergejolak tersebut.
Laporan Badan Energi Internasional (International Energy Agency/IEA) mencatat krisis Timur Tengah menunjukkan kerentanan Asia Tenggara terhadap guncangan pasokan bahan bakar fosil.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebelum krisis pecah, sekitar 60 persen impor minyak mentah dan sepertiga impor gas Asia Tenggara berasal dari Timur Tengah. Jika memperhitungkan bahan baku kilang serta perdagangan produk tidak langsung, sebanyak 45 persen pasokan produk olahan minyak di kawasan ini sangat terikat dengan minyak mentah dari wilayah tersebut.
Guna meredam dampak lonjakan harga bahan bakar dan listrik bagi rumah tangga maupun dunia usaha, pemerintah di negara-negara ASEAN merespons dengan berbagai langkah darurat. Langkah tersebut meliputi penekanan permintaan, insentif pajak, pembatasan harga, hingga pemberian subsidi.
Namun, berbagai intervensi ini menambah beban fiskal negara tanpa menyelesaikan akar masalah ketergantungan energi. Nilai subsidi bahan bakar fosil di kawasan ini yang berada di kisaran US$40 miliar sebelum krisis diproyeksikan melonjak tajam pada 2026.
Jika ketergantungan ini tidak diatasi, IEA memperkirakan tagihan impor energi Asia Tenggara membengkak dari sekitar US80miliarpada2024menjadiUS245 miliar pada 2035.
Di sisi lain, peningkatan konsumsi energi di Asia Tenggara didorong oleh pertumbuhan ekonomi dan ekspansi sektor-sektor kunci.
Sektor industri kini menjadi konsumen energi terbesar dengan porsi mencapai 45 persen dari total konsumsi akhir, yang dipacu oleh manufaktur serta ekspansi masif pengolahan logam, termasuk aktivitas hilirisasi nikel di Indonesia.
Sementara itu, sektor transportasi tetap menjadi pendorong utama permintaan minyak bumi karena penggunaan angkutan barang, peningkatan kepemilikan mobil, hingga besarnya populasi kendaraan roda dua dan tiga.
Untuk menyiasati lonjakan harga gas, beberapa negara sempat beralih kembali ke batu bara. Namun, penggunaan batu bara membawa risiko kesehatan dan lingkungan yang besar akibat emisi CO₂ serta polusi udara, yang diperkirakan oleh IEA berkontribusi pada 330 ribu kematian dini di kawasan ini pada 2024.
Oleh karena itu, percepatan energi terbarukan, elektrifikasi, efisiensi energi, serta fleksibilitas sistem kilang dan diversifikasi pasokan menjadi solusi jangka panjang bagi ketahanan energi kawasan.
Head of Energy Modelling and Policy Planning ASEAN Centre for Energy (ACE) Zulfikar Yurnaidi turut membeberkan tantangan besar ASEAN yang membayang di masa depan.
Merujuk pada studi ASEAN Energy Outlook, ACE mengestimasi kebutuhan energi primer di negara-negara ASEAN akan melonjak hingga empat kali lipat atau 400 persen terhitung dari tahun ini hingga 2060.
Guna menekan lonjakan tersebut, ACE menganalisis skenario efisiensi energi, pemanfaatan energi terbarukan, dan elektrifikasi yang mampu memangkas proyeksi kebutuhan energi hingga setengahnya.
Kendati demikian, langkah tersebut membutuhkan investasi yang fantastis, yakni sekitar US$400 miliar per tahun.
"Jadi bagaimana caranya kita meyakinkan Indonesia, Singapura, Malaysia, dan negara-negara lain, bahwa kepentingan nasional mereka dengan kepentingan regional itu sebenarnya berjalan bersamaan," ujar Zulfikar dalam acara Economic with Rully Kurniawan yang disiarkan di YouTube CNN Indonesia, Kamis (29/10).
Penyelarasan kepentingan regional tersebut mulai diwujudkan melalui langkah konkret untuk memperkuat infrastruktur cadangan energi kawasan, salah satunya adalah dorongan menjadikan Indonesia sebagai pusat penyimpanan (storage) cadangan minyak ASEAN.
Pada Mei 2026, Ketua Komisi XII DPR RI kala itu, Bambang Patijaya, pernah menyatakan dukungannya terhadap inisiatif pemerintah melalui Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang menawarkan Indonesia sebagai pusat penyimpanan cadangan minyak kawasan ASEAN.
"Indonesia memiliki keunggulan geografis yang sangat penting, terutama karena berada di jalur perdagangan energi dunia. Ini menjadi momentum bagi Indonesia untuk memperkuat peran strategisnya dalam sistem ketahanan energi kawasan ASEAN," ujar Bambang.
Ia menilai situasi geopolitik global yang dinamis menuntut negara-negara ASEAN memiliki sistem cadangan energi yang solid dan terintegrasi.
Menurut dia, rencana pembangunan fasilitas storage minyak di Sumatera tidak hanya memperkuat cadangan nasional, tetapi juga memicu pertumbuhan ekosistem industri logistik dan menarik investasi strategis ke Tanah Air
Upaya membangun ketahanan energi kawasan yang solid tersebut pada akhirnya membutuhkan kepemimpinan dan kolaborasi erat dari para pelaku industri energi di Asia Tenggara.
Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri menekankan ketahanan energi tidak hanya berkaitan dengan kemampuan memenuhi kebutuhan saat ini, tetapi juga memastikan keberlanjutan bagi generasi mendatang.
"Di sektor energi, ketahanan berarti memastikan bahwa sistem yang kita andalkan saat ini mampu terus memenuhi kebutuhan masyarakat, mendukung perekonomian, dan melayani generasi mendatang," ujar Simon dalam agenda 51st ASEAN Council on Petroleum (ASCOPE) yang mengusung tema Strengthening Resilience Through Collaboration di Sanur, Bali, Senin (26/10), dikutip dari siaran pers
Dalam kesempatan tersebut, Simon juga mengangkat tema Nusantara in Harmony untuk menekankan pentingnya kerja sama di tengah keberagaman negara-negara ASEAN. Menurutnya, kolaborasi layaknya orkestra, di mana setiap instrumen memiliki peran berbeda, tetapi saling melengkapi untuk menghasilkan harmoni.
"Hal yang sama berlaku bagi komunitas energi regional kita. Kekuatan kita bukan terletak pada upaya menjadikan setiap negara sama, melainkan pada kemampuan untuk mendorong setiap negara menyumbangkan keunggulan dan kapasitas uniknya demi mencapai tujuan bersama," jelas Simon.
(agt)