Pemerintah menjaga ketahanan pangan nasional menjelang Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru) melalui penguatan cadangan beras, percepatan bantuan pangan, intervensi harga, dan perbaikan distribusi antardaerah.
Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan masyarakat pada akhir tahun yang berpotensi mendorong kenaikan harga sejumlah komoditas, di tengah risiko gangguan produksi akibat cuaca.
Strategi tersebut menjadi pembahasan dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Bidang Pangan yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) di Jakarta, Senin (26/10).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Menjelang Natal dan Tahun Baru, kita harus bersiap dari jauh-jauh hari agar punya cukup waktu untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan. Kita perkuat cadangan pangan pemerintah, siapkan persediaan logistik dan distribusi sebaik-baiknya," ujar Zulhas.
Dari sisi ketersediaan, Menteri Pertanian yang juga Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman menyatakan cadangan beras pemerintah (CBP) di Perum Bulog mencapai sekitar 4,5 juta ton. Selain cadangan tersebut, ketersediaan beras nasional juga ditopang produksi yang masih berlangsung di lahan (standing crop) serta stok yang beredar di masyarakat.
"Pangan kita, khususnya beras yang menjadi pangan strategis, selama dua tahun pemerintahan saat ini swasembada berkelanjutan. Tahun lalu tidak impor, tahun ini juga tidak impor. Insyaallah stok kita aman, aman sampai bulan Juli. Stok kita tertinggi sepanjang sejarah saat ini," kata Amran dalam Rakortas.
Dalam penjelasannya, Amran memperkirakan ketersediaan beras nasional secara keseluruhan dapat mencukupi kebutuhan hingga Juli-Agustus 2027. Perhitungan tersebut mencakup cadangan beras Bulog sekitar 4,5 juta ton, produksi yang masih berada di lahan (standing crop) sekitar 10 juta ton, serta stok beras di masyarakat dan sektor usaha, termasuk hotel, restoran, dan katering, sekitar 10 juta ton.
Dengan kebutuhan beras nasional sekitar 2,5 juta ton per bulan, total ketersediaan beras diperkirakan mencapai 25 juta ton.
Di sisi lain, pemerintah tetap menyiapkan langkah untuk menjaga kesinambungan produksi, khususnya di tengah kondisi El Nino yang masih terjadi saat ini. Kementan menyebut upaya mitigasi dampak El Nino meliputi pompanisasi, optimalisasi lahan, perbaikan irigasi, dan penggunaan benih tahan kekeringan.
Sementara di sisi distribusi dan keterjangkauan, pemerintah mempercepat penyaluran bantuan pangan beras untuk periode Oktober-Desember 2026. Program ini menyasar sekitar 33,2 juta keluarga penerima manfaat, dengan alokasi 10 kilogram beras per bulan atau total 30 kilogram untuk tiga bulan.
Penyaluran itu ditargetkan selesai sebelum Desember, dengan kebutuhan sekitar 1 juta ton beras.
Kemudian, Perum BULOG juga menjalankan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) untuk memperkuat ketersediaan beras di pasar melalui sejumlah saluran, termasuk pasar rakyat, Gerakan Pangan Murah (GPM), Rumah Pangan Kita, jaringan ritel, dan mitra penyalur lainnya.
Upaya ini ditujukan agar stok yang tersedia dapat menjangkau daerah yang masih mengalami tekanan harga.
Berdasarkan pemantauan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada minggu ketiga Oktober 2026, harga cabai merah dan cabai rawit masih mengalami tekanan di sejumlah daerah.
Gangguan produksi akibat cuaca ekstrem dan kemarau panjang di beberapa sentra disebut menjadi salah satu penyebabnya. Kemendagri mencatat, komoditas beras, daging ayam ras, dan telur ayam ras juga masuk dalam daftar yang perlu dipantau.
Untuk mengatasi ketimpangan pasokan, pemerintah memfasilitasi perdagangan antardaerah bagi cabai merah, cabai rawit, daging ayam ras, dan telur ayam ras. Pemerintah daerah bersama Bulog juga telah melaksanakan operasi pasar di 134 daerah yang mengalami kenaikan harga beras.
Badan Pangan Nasional (Bapanas) turut ambil peran memperkuat Gerakan Pangan Murah dan Fasilitasi Distribusi Pangan untuk mengatasi gejolak harga cabai. Hingga 23 Oktober 2026, Bapanas telah menyelenggarakan 11.822 kegiatan GPM sejak awal tahun.
Sebanyak 140 titik GPM disiapkan pada pekan kelima Oktober, dengan sebaran antara lain di Sulawesi Selatan, Jawa Barat, Bengkulu, Kalimantan Selatan, hingga Jawa Timur.
Dalam rilis resmi, Bapanas menyatakan bahwa penyelenggaraan GPM bertujuan menjaga keterjangkauan pangan, serta sebagai respons atas gejolak harga.
Dengan cadangan beras yang memadai, kepastian keberlanjutan produksi, serta berbagai intervensi distribusi dan harga, pemerintah optimistis ketahanan pangan nasional akan tetap terjaga menjelang Nataru.
(rea/rir)