Nilai Tukar Petani (NTP) tercatat meningkat dari 116 menjadi 131 dalam dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Kenaikan ini terjadi seiring penguatan harga gabah dan jagung di tingkat petani, serta percepatan penyaluran pupuk bersubsidi.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas) mengingatkan, penguatan ketahanan pangan harus diikuti perbaikan kesejahteraan masyarakat yang bekerja di sektor pangan.
Menurutnya, capaian produksi dan ketersediaan pangan harus dirasakan langsung oleh petani, nelayan, dan masyarakat desa.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Alhamdulillah, ikhtiar memperkuat kedaulatan pangan mulai menunjukkan hasil. Kita bersyukur Indonesia semakin mampu memenuhi kebutuhan pangan dari dalam negeri. Namun, capaian ini harus dirasakan oleh petani, nelayan, dan masyarakat yang selama ini suaranya kerap kurang terdengar dalam rantai pangan. Inilah amanah yang harus kita jaga bersama," ujar Zulhas.
Di sektor pertanian, pemerintah menetapkan harga gabah di tingkat petani minimal Rp6.500 per kilogram dan harga jagung minimal Rp5.500 per kilogram.
Selain itu, aturan distribusi pupuk bersubsidi dibuat lebih sederhana, agar penyalurannya lebih cepat sampai kepada petani.
Perbaikan di sektor produksi itu berlangsung di tengah penguatan ketersediaan pangan nasional. Dalam dua tahun terakhir, Indonesia tidak lagi mengimpor beras untuk konsumsi masyarakat dan telah mencapai swasembada pada delapan komoditas, yakni beras, jagung, gula konsumsi, cabai rawit, cabai besar, telur ayam, daging ayam, dan bawang merah.
Pada saat bersamaan, pemerintah juga mendorong peningkatan kesejahteraan nelayan. Nilai Tukar Nelayan (NTN) saat ini tercatat 103, dengan target meningkat menjadi 120.
Untuk mendukung perekonomian masyarakat pesisir, pemerintah membangun 100 Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) dan menargetkan pembangunan 5.000 kampung hingga 2029.
Kemudian, pemerintah juga menyiapkan pengembangan budi daya ikan tematik di 40.000 titik.
Sementara di tingkat desa, penguatan ekonomi dilakukan melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Sebanyak 10.070 koperasi telah resmi beroperasi, sementara total koperasi yang terbangun mencapai lebih dari 28 ribu unit. Jumlah tersebut ditargetkan meningkat menjadi 35 ribu hingga 40 ribu pada akhir tahun.
KDKMP disiapkan sebagai infrastruktur ekonomi desa untuk mendukung penyaluran produk bersubsidi dan bantuan sosial pemerintah. Kehadiran koperasi juga diarahkan untuk memperpendek rantai distribusi dan mendekatkan layanan ekonomi kepada masyarakat desa.
Di sisi lain, pemerintah mendorong pengelolaan lingkungan yang lebih terintegrasi melalui pengolahan sampah dari hulu hingga hilir.
Residu yang tidak dapat dimanfaatkan kembali dapat diolah menjadi energi listrik melalui teknologi Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL).
Dalam empat bulan terakhir, pembangunan PSEL mulai diresmikan di empat calon lokasi, yakni Denpasar Raya, Kota Bekasi, Bogor Raya 1, dan Legok Nangka Bandung.
Pemerintah menargetkan sedikitnya 21 fasilitas PSEL terbangun hingga akhir 2028 atau 2029. Percepatan proyek ini didukung Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 yang menyederhanakan prosedur dan memperkuat koordinasi antara kementerian dan pemerintah daerah.
Selain itu, Indonesia juga telah memiliki Sistem Registri Unit Karbon (SRUK) sebagai fondasi tata kelola pasar karbon nasional yang tertib dan transparan.
Berbagai capaian tersebut menjadi landasan untuk memperkuat ketahanan pangan di tengah gejolak global.
Zulhas menegaskan, keberhasilan kebijakan pangan tidak cukup diukur dari kemampuan memenuhi kebutuhan masyarakat, tetapi juga dari peningkatan kesejahteraan orang-orang yang bekerja di sektor tersebut.
Ia optimistis, kolaborasi akan memperkuat fondasi yang dibangun sehingga Indonesia jadi lebih tangguh menghadapi perubahan dan gejolak pangan dunia.
"Kita ingin pangan Indonesia semakin berdaulat dan masyarakat yang bekerja di sektor pangan semakin sejahtera. Kerja keras ini harus terus dilanjutkan dengan kebijakan yang berpihak kepada petani, nelayan, dan masyarakat desa," pungkas Zulhas.
(rea/rir)