Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mewaspadai risiko penurunan klasifikasi pasar modal Indonesia oleh Morgan Stanley Capital International (MSCI).
Pasalnya, hal tersebut berpotensi menekan nilai tukar rupiah hingga memperlebar defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Direktur Strategi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu Wahyu Utomo mengatakan dampak penurunan klasifikasi tersebut dapat merembet ke berbagai sektor keuangan, terutama jika kepercayaan pasar terhadap Indonesia melemah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Wahyu, pelemahan rupiah berpotensi meningkatkan beban subsidi pemerintah. Di sisi lain, tekanan terhadap kepercayaan pasar juga dapat memengaruhi penerimaan pajak dan mempersulit pemerintah menjaga defisit APBN.
"(Risiko) fiskal kemungkinan dari sisi pajak, dari sisi lagi tadi nilai tukar itu meningkat, kalau nilai tukar meningkat, dampaknya subsidi juga meningkat. Defisit akan melebar jadi tantangan untuk mengendalikan APBN juga sangat menantang. Mudah-mudahan tidak terjadi," ujar Wahyu dalam forum diskusi di Jakarta Selatan, Selasa (20/10).
Wahyu mengatakan potensi dampak fiskal tersebut juga berkaitan dengan kemungkinan kenaikan suku bunga dan terganggunya stabilitas arus modal asing. Kondisi itu dapat meningkatkan biaya pembiayaan pemerintah sekaligus menambah tekanan terhadap APBN.
"(Risiko) fiskal juga akan terjadi karena dampaknya nanti kan market confidence-nya lemah, nilai tukar tertekan, suku bunga akan tertekan naik, ya harus modal luarnya juga akan mengganggu stabilitas, dampaknya pasti fiskal agak gede," ujarnya.
Ia berharap risiko tersebut tidak terjadi. Namun, pemerintah tetap perlu mengantisipasi dampak rambatan dari pasar modal ke sektor keuangan lainnya, termasuk pasar obligasi.
Oleh karena itu, Wahyu menilai pembenahan tata kelola pasar modal menjadi penting untuk menjaga kepercayaan investor. Pemerintah mendorong pasar modal Indonesia menjadi lebih sehat, transparan, dan memiliki aturan yang adil.
"Yang terpenting sekarang bagaimana caranya biar kita tuh market-nya, terutama di pasar modal kita menjadi lebih sehat, lebih transparan," kata dia.
Meski mewaspadai risiko penurunan klasifikasi MSCI, Wahyu menilai ukuran ekonomi Indonesia yang relatif besar di kawasan ASEAN menjadi salah satu pertimbangan dalam melihat potensi dampaknya.
Ia menyebut nilai ekonomi Indonesia mencapai sekitar US$1,5 triliun. Sementara itu, nilai ekonomi Vietnam yang disebut sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan pesat di kawasan ASEAN mencapai sekitar US$400 miliar.
"Kalau misalnya MSCI nanti akan punish (menghukum) kita, kok agak-agaknya orang selanjutnya akan berpikir agak banyak lah," ujarnya.
Kendati, Wahyu menegaskan pembenahan tata kelola pasar modal tetap diperlukan. Wahyu menilai upaya tersebut bukan semata-mata untuk memitigasi risiko dari MSCI, melainkan juga untuk memperkuat pasar modal dan perekonomian Indonesia.
Sebelumnya, MSCI mengusulkan penurunan klasifikasi pasar modal Indonesia dari kategori pasar negara berkembang (emerging market) menjadi pasar mandiri (standalone market).
MSCI masih membuka konsultasi publik hingga 30 April 2027, sedangkan keputusan akhir mengenai klasifikasi pasar modal Indonesia dijadwalkan diumumkan paling lambat 30 Juni 2027.