Dua Tahun Prabowo-Gibran, Perkuat Swasembada Pangan Berkelanjutan

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memperkuat agenda swasembada pangan melalui serangkaian kebijakan yang menyasar produksi, distribusi, hingga perlindungan petani.

Dalam dua tahun pemerintahan, langkah tersebut mencakup pembenahan pupuk bersubsidi, rehabilitasi irigasi, pemanfaatan teknologi pertanian, serta penguatan penyerapan hasil panen dan cadangan beras pemerintah.

Percepatan ini menjadi penting di tengah tantangan menjaga pasokan pangan nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia mengimpor beras sebanyak 3,06 juta ton pada 2023 dan meningkat menjadi 4,52 juta ton pada 2024.

Pemerintah kemudian mempercepat target swasembada pangan yang semula direncanakan dalam empat tahun menjadi satu tahun. Presiden Prabowo mendeklarasikan swasembada pangan pada 7 Januari 2026 di Karawang, Jawa Barat.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut capaian tersebut merupakan hasil kolaborasi petani, penyuluh, pemerintah daerah, kementerian dan lembaga, TNI, Polri, serta BUMN pangan. Pemerintah berupaya memastikan peningkatan produksi berjalan beriringan dengan penyerapan hasil panen dan penguatan cadangan pangan.

"Capaian pangan tidak lahir dari satu kebijakan atau satu institusi. Ini adalah hasil kerja bersama, mulai dari petani, penyuluh, pemerintah daerah, kementerian dan lembaga, TNI, Polri, BULOG, hingga aparat penegak hukum. Tugas kami adalah memastikan seluruh ekosistem tersebut bergerak dalam satu arah: meningkatkan produksi, melindungi petani, dan menjaga pangan tetap tersedia bagi rakyat," ujar Amran dikutip Selasa (20/10).

Salah satu penanda pendekatan pemerintahan Prabowo-Gibran adalah percepatan penerbitan kebijakan. Dalam dua tahun pemerintahan, Presiden menerbitkan 16 Instruksi Presiden (Inpres) dan Peraturan Presiden (Perpres) yang berkaitan dengan berbagai agenda pembangunan, termasuk penguatan sektor pangan dan pertanian.

Kecepatan tersebut penting karena persoalan pertanian membutuhkan keputusan yang dapat segera diterjemahkan menjadi tindakan. Petani memerlukan kepastian akses terhadap pupuk, ketersediaan air, benih dan teknologi, harga pembelian hasil panen, serta dukungan penyerapan produksi.

"Yang paling penting dari sebuah kebijakan adalah pelaksanaannya. Petani harus merasakan manfaatnya secara langsung, mulai dari kemudahan mendapatkan pupuk, kepastian air, dukungan teknologi, sampai hasil panen yang terserap dengan harga yang layak," ujar Amran.

Pupuk Bersubsidi Lebih Terjangkau

(Foto: Arsip Kementan)

Pembenahan pupuk bersubsidi menjadi salah satu langkah untuk memperkuat produksi pertanian. Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 dan Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2025 untuk memperbaiki tata kelola dan mempercepat akses petani terhadap pupuk.

Pemerintah juga menurunkan harga pupuk bersubsidi sebesar 20 persen mulai 22 Oktober 2025. Harga pupuk urea turun dari Rp2.250 menjadi Rp1.800 per kilogram, sedangkan pupuk NPK turun dari Rp2.300 menjadi Rp1.840 per kilogram.

Untuk 2026, alokasi pupuk bersubsidi ditetapkan sebesar 9,55 juta ton dengan sasaran penerima lebih dari 16 juta petani. Kebijakan ini diarahkan untuk membantu petani memperoleh sarana produksi dengan harga yang lebih terjangkau, sekaligus menjaga kelancaran kegiatan usaha tani.

Irigasi, Teknologi, dan Harga Gabah Diperkuat

Peningkatan produksi tidak hanya bergantung pada pupuk. Ketersediaan air, kualitas benih, mekanisasi, dan kepastian harga hasil panen turut menentukan kemampuan petani meningkatkan produktivitas.

Pemerintah melaporkan rehabilitasi irigasi seluas 280.880 hektare dengan tingkat realisasi 99,93 persen pada tahap pertama. Untuk menghadapi risiko iklim pada 2026, Kementan menyiapkan pompanisasi pada lahan seluas 2,2 juta hektare dan rehabilitasi irigasi sekitar 1 juta hektare.

Pemerintah juga memanfaatkan 61 bendungan yang diperkirakan memiliki potensi layanan irigasi sekitar 400 ribu hektare. Penguatan infrastruktur air diharapkan membantu petani memperluas areal tanam dan meningkatkan frekuensi tanam, terutama di wilayah yang selama ini bergantung pada curah hujan.

Namun, pembangunan fisik harus disertai pengelolaan dan pemeliharaan jaringan irigasi agar manfaatnya benar-benar sampai ke lahan petani. Ketersediaan air perlu berjalan beriringan dengan dukungan sarana produksi dan pendampingan teknis.

Kementerian Pertanian juga mendorong pemanfaatan benih unggul, alat dan mesin pertanian, serta pengembangan Pertanian Modern Advanced Agricultural System (PM-AAS). Program tersebut diarahkan untuk meningkatkan efisiensi kerja dan produktivitas, dengan penerapan yang disesuaikan terhadap kondisi lahan dan kemampuan petani.

Benih dengan potensi hasil minimal 8 ton per hektare disebut telah dibagikan kepada petani. Potensi tersebut merupakan hasil yang dapat dicapai dalam kondisi tertentu, sehingga hasil aktual tetap dipengaruhi varietas, kondisi lahan, ketersediaan air, pemupukan, dan teknik budidaya.

"Teknologi harus memberikan manfaat nyata bagi petani," kata Amran.

Di sisi hilir, pemerintah menetapkan harga pembelian gabah sebesar Rp6.500 per kilogram untuk gabah kering panen sesuai ketentuan yang berlaku. Kebijakan harga tersebut dimaksudkan untuk menjaga nilai hasil panen petani, dengan pelaksanaan yang tetap memperhatikan kualitas gabah, kadar air, lokasi, dan biaya logistik.

Produksi Beras dan Jagung Meningkat

(Foto: Arsip Kementan)

Berdasarkan angka tetap BPS, produksi beras Indonesia pada 2025 mencapai 34,69 juta ton, meningkat 13,29 persen dibandingkan 2024 yang sebesar 30,62 juta ton.

Sementara produksi padi pada 2025 tercatat sebesar 60,21 juta ton gabah kering giling dengan luas panen sekitar 11,32 juta hektare. Sedangkan, produksi beras periode Januari-Agustus 2026 dilaporkan mencapai 25,29 juta ton berdasarkan data yang digunakan pemerintah.

Peningkatan tersebut memperkuat kemampuan produksi dalam negeri. "Produksi meningkat karena petani bekerja lebih keras dan pemerintah memperkuat dukungan dari hulu sampai hilir," kata Amran.

Pada komoditas jagung, produksi jagung pipilan kering dengan kadar air 14 persen pada 2025 mencapai 16,16 juta ton. Angka tersebut meningkat 6,74 persen dibandingkan 2024 yang sebesar 15,14 juta ton. Luas panen jagung mencapai 2,71 juta hektare, naik 6,35 persen.

Peningkatan produksi perlu diikuti kemampuan negara menyerap hasil panen. Dalam hal ini, pengadaan gabah dan beras oleh Perum BULOG berperan dalam memperkuat Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sekaligus mendukung stabilisasi pasokan.

Hingga 8 Oktober 2026, Perum BULOG melaporkan pengadaan gabah dan beras dalam negeri mencapai 4.115.014 ton setara beras. Angka tersebut setara dengan 102,88 persen dari target penugasan pemerintah sebesar 4 juta ton.

Menjaga Swasembada agar Berkelanjutan

Pemerintah menyatakan telah mencapai swasembada beras dan menghentikan impor beras umum untuk konsumsi. Capaian tersebut perlu terus dijaga melalui pemantauan produksi, konsumsi, stok, distribusi, dan kebutuhan nasional dengan data yang konsisten serta dapat diverifikasi.

Sebab, swasembada bukanlah akhir dari pekerjaan. Perubahan iklim, biaya produksi, pemerataan distribusi, ketergantungan impor pada sejumlah komoditas, efektivitas subsidi, kesejahteraan petani, keterjangkauan harga bagi konsumen, dan pengawasan tata niaga masih menjadi tantangan yang harus ditangani.

"Pangan adalah urusan perut rakyat. Karena itu, pemerintah akan terus bekerja untuk menjaga produksi, memperkuat cadangan, melindungi petani, dan memastikan masyarakat memperoleh pangan yang cukup serta terjangkau," kata Amran.