Pemerintah menguji coba penyajian program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara prasmanan di 66 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada 10 provinsi. Uji coba itu dilakukan untuk menindaklanjuti arahan Presiden.
Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, dalam Rapat Koordinasi Terbatas Tingkat Menteri Penyelenggaraan Program MBG di Jakarta, Senin (19/10).
Pemerintah melakukan benchmarking di negara yang sudah berpengalaman, di antaranya Jepang dan Italia. Piloting prasmanan kemudian dilaksanakan di puluhan SPPG tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hasil uji coba menunjukkan metode prasmanan mampu menjaga makanan tetap hangat saat disajikan dan mengurangi sisa makanan. Metode ini juga memperkuat edukasi gizi melalui keterlibatan guru dan siswa.
Hasil uji coba akan dievaluasi secara berkala sebelum diperluas ke daerah lain.
Uji coba prasmanan menjadi bagian dari empat prioritas pembenahan MBG yang ditegaskan Menko Pangan. Prioritas lainnya mencakup pemerataan layanan ke wilayah 3T, perbaikan tata kelola SPPG, serta penertiban data penerima manfaat.
"Memasuki dua tahun pemerintahan, arahan Presiden MBG segera diimplementasikan secara merata, terutama di wilayah 3T dan daerah dengan prevalensi stunting tinggi. Kekurangan harus dibenahi, tata kelola ditertibkan, dan penyimpangan kita tindak tegas," ujar Zulkifli dalam keterangan tertulis, Selasa (20/10).
Untuk pemerataan ke wilayah 3T, Badan Gizi Nasional (BGN) pada 2 Oktober telah mengaktivasi 480 SPPG baru di 16 provinsi wilayah Indonesia Timur. Tahap II berupa aktivasi 980 SPPG baru di Sumatera, Kalimantan, dan Bali dilakukan pada 14 Oktober.
Tahap III direncanakan pada minggu keempat Oktober dengan fokus pada pesantren dan sekolah keagamaan di daerah terpencil. Petunjuk teknis SPPG 3T ditargetkan rampung pekan ini.
Dalam perbaikan tata kelola, pemerintah menerapkan skema insentif baru sebesar Rp2.000 per porsi yang berlaku mulai 2 Oktober 2026. Pemerintah juga melakukan pendataan ulang untuk memastikan SPPG yang beroperasi memenuhi persyaratan.
Berdasarkan Surat Penetapan Sementara 2 (SPS 2), SPPG harus memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), tidak sedang disuspend, dan tidak pernah mengalami kejadian fatal. SPPG tersebut juga harus melayani lebih dari 1.000 penerima manfaat.
Data BGN mencatat 26.385 SPPG berstatus operasional dalam SPS 2.
Ke depan, data penerima manfaat MBG harus tervalidasi by name by address dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Data itu meliputi siswa, santri, serta kelompok 3B, yakni balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.
Zulkifli menegaskan pembenahan harus disertai pembersihan praktik penyimpangan. Praktik itu termasuk perantara dan kerja sama oknum yang mengarah pada korupsi.
"Kalau dulu itu, yayasan-yayasan dibentuk, titik ditentukan, ya akhirnya kerja sama korupsi, itu yang kita bersihkan. Dan kalau ada kesalahan yang sengaja, (bukti) jelas terang-benderang, bisa dibawa ke pengadilan," tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala BGN, Sudaryono, menjelaskan langkah mengurangi risiko kejadian fatal. Langkah itu berupa pengawasan operasional SPPG melalui kamera pengawas (CCTV) yang dikoneksikan ke BGN dengan kecerdasan buatan.
Menurutnya, semua dapur sudah memiliki CCTV, tetapi rekamannya belum terhubung dan hanya dipantau internal dapur.
"Sehingga kami sedang piloting, ada sekitar 70-an dapur yang kita piloting, untuk CCTV-nya kita tarik ke pusat, kita kasih artificial intelligence, sehingga kita bisa memonitor SOP," kata dia.
Pemantauan standar operasional prosedur (SOP) tersebut mencakup pengolahan, persiapan, dan pencucian ompreng. BGN juga akan memperkuat peran Satgas MBG di daerah dalam pemantauan dan pengawasan sesuai Perpres Nomor 115 Tahun 2025.
Sebagai informasi, rapat tersebut turut dihadiri Wakil Menko Pangan, Menteri PAN-RB, Menteri PPN/Kepala Bappenas, dan Menteri Agama. Hadir pula Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, sejumlah wakil menteri, Wakil Kepala BPKP, Wakil Kepala BGN, serta jajaran kementerian dan lembaga terkait.
(rir)