Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengungkapkan 26.385 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) alias dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) tercatat memenuhi kriteria operasional.
Angka itu setara 97,6 persen dari total dapur MBG per awal Oktober, 27.022 dapur.
Zulhas menerangkan SPPG yang memenuhi kriteria tersebut harus memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), tidak sedang dikenai penghentian operasional sementara, serta tidak memiliki catatan kejadian fatal atau luar biasa. Tak hanya itu, SPPG tersebut juga harus melayani lebih dari seribu penerima manfaat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Di BGN sudah ada penetapan SPPG operasional sejumlah 26.385 yang sudah lulus, bagus. Apa artinya bagus? Bagus itu artinya sudah memiliki SLHS, tidak di-suspend, tidak ada kejadian yang fatal, tidak ada kejadian yang luar biasa, dan melayani di atas seribu," kata Zulhas dalam Rapat Koordinasi Terbatas Menteri Koordinator Bidang Pangan di Jakarta, Senin (19/10).
Pengawasan dilakukan untuk memastikan kualitas dan kuantitas makanan yang disalurkan kepada penerima manfaat tetap terjaga. Pengawasan juga mencakup aspek keuangan dan akuntabilitas pengelolaan dapur.
Kemudian, Kepala BGN Sudaryono menyebut pemeriksaan turut mencakup kebersihan dapur, sanitasi, serta instalasi pengolahan air limbah (IPAL).
Lebih lanjutnya, BGN juga menindaklanjuti rekomendasi pemerintah daerah terkait kondisi dapur yang dinilai belum memenuhi standar.
Ia mencontohkan, dapur dapat dihentikan operasionalnya apabila ditemukan masalah, seperti pengelolaan limbah yang buruk atau kondisi tempat pengolahan makanan yang tidak bersih. Bahkan, penghentian permanen dapat dilakukan berdasarkan rekomendasi satuan tugas pemerintah daerah.
"Setelah dilihat, ternyata misalnya IPAL-nya tidak bagus, kemudian pengelolaan limbahnya tidak bagus, kemudian ada tempat-tempat yang barangkali tidak bersih, kemudian sebaiknya kami suspend, dan ada yang sudah kami suspend permanen atas rekomendasi dari Satgas di pemerintah daerah itu," ujarnya.
Selain pemeriksaan langsung, BGN tengah menguji coba sistem pemantauan dapur melalui kamera pengawas atau CCTV yang terhubung ke pusat. Sekitar 70 dapur mengikuti uji coba tersebut.
Sudaryono menjelaskan rekaman CCTV nantinya akan dibantu teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) untuk memantau kepatuhan terhadap prosedur operasional standar (SOP).
Pemantauan mencakup berbagai tahapan, mulai dari pengelolaan dan persiapan makanan hingga pencucian wadah makan atau ompreng.
Kemudian, BGN juga mempertimbangkan pemberian akses pemantauan secara terbatas kepada pihak tertentu, seperti kepala sekolah, guru, dan orang tua siswa. Mekanisme akses tersebut tetap perlu memperhatikan aspek keamanan.
Sudaryono mengatakan BGN juga tengah memperbaiki sistem pengaduan agar laporan dari penerima manfaat, orang tua, pihak sekolah, maupun mitra dapat ditindaklanjuti secara lebih cepat dan sistematis.
Lebih lanjut, BGN telah menyediakan sejumlah saluran pengaduan, termasuk kotak pos dan alamat email khusus bagi berbagai pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program MBG.
Penguatan pengawasan dan pengaduan tersebut menjadi bagian dari upaya memperbaiki tata kelola program, termasuk memastikan makanan bergizi disalurkan kepada penerima manfaat yang tepat.
(lil/sfr)