Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memperkuat kesiapan Indonesia untuk bergabung dengan Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP) melalui koordinasi lintas kementerian/lembaga (K/L) dan dialog dengan negara anggota.
Upaya tersebut dibahas dalam Workshop on Advancing Indonesia's CPTPP Accession: Updates, Perspectives, and Technical Guidance yang digelar di Jakarta, Kamis (15/10).
Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Kemenko Perekonomian, Edi Prio Pambudi, mengatakan CPTPP merupakan peluang bagi Indonesia untuk memperdalam kemitraan ekonomi, memperluas perdagangan dan investasi, serta memperkuat sistem perdagangan global yang tertib dan adil.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Di tengah ketidakpastian hubungan ekonomi internasional, kepercayaan terhadap aturan yang telah disepakati menjadi semakin penting. Indonesia meyakini bahwa sistem perdagangan yang tertib, transparan, dan adil dapat memberikan kepastian bagi dunia usaha sekaligus memastikan manfaat integrasi ekonomi dirasakan oleh masyarakat luas," ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (17/10).
Sebagai ekonomi terbesar di ASEAN, Indonesia dinilai berpotensi memperluas jangkauan ekonomi CPTPP sekaligus memperkuat konektivitas antara kawasan Indo-Pasifik dan Amerika Latin. Keanggotaan dalam perjanjian tersebut juga diharapkan mendukung diversifikasi rantai pasok dan membuka peluang bagi pelaku usaha di sektor manufaktur, jasa, dan investasi.
Dalam lokakarya tersebut, perwakilan negara anggota CPTPP, termasuk duta besar Chili, Meksiko, dan Peru, turut berbagi pandangan mengenai proses aksesi dan pelaksanaan perjanjian. Pertukaran tersebut menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk memahami pengalaman praktis negara anggota dalam memenuhi komitmen CPTPP.
Edi menegaskan bahwa kesiapan Indonesia tidak cukup hanya ditunjukkan melalui komitmen untuk bergabung. Indonesia juga perlu memenuhi standar CPTPP melalui kebijakan yang kredibel, kapasitas kelembagaan yang memadai, dan implementasi yang konsisten.
Persiapan tersebut mencakup sejumlah bidang, antara lain akses pasar, investasi, kepabeanan, aturan asal barang, pengadaan pemerintah, persaingan usaha, badan usaha milik negara, perdagangan digital, ketenagakerjaan, dan lingkungan.
Indonesia menyambut keputusan Komisi CPTPP pada Juni 2026 untuk memulai diskusi persiapan dengan Indonesia, Filipina, dan Uni Emirat Arab. Keputusan tersebut sejalan dengan penilaian berdasarkan Auckland Principles.
Tahap ini memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk menjelaskan kebijakan yang berlaku, memperoleh masukan dari negara anggota, serta mengidentifikasi aspek yang masih memerlukan penguatan. Sementara itu, pembentukan Accession Working Group (AWG) tetap bergantung pada prosedur yang berlaku dan konsensus anggota CPTPP.
Melalui lokakarya tersebut, Kemenko Perekonomian juga mendorong seluruh K/L memperkuat sinergi dalam menyiapkan respons Indonesia terhadap dokumen indicative checklist. Dokumen tersebut memuat penilaian mengenai kesesuaian kebijakan, hukum, dan regulasi Indonesia dengan ketentuan CPTPP.
"Persiapan aksesi membutuhkan koordinasi lintas K/L agar respons Indonesia lengkap, konsisten, dan transparan," demikian penekanan dalam agenda penguatan koordinasi tersebut.
Kemenko Perekonomian menilai kesiapan yang terkoordinasi menjadi bagian penting dalam menunjukkan kemampuan Indonesia memenuhi ketentuan CPTPP. Upaya tersebut juga diharapkan membantu membuka peluang perdagangan dan investasi yang lebih luas untuk mendukung peningkatan produktivitas, penciptaan lapangan kerja, serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
(rir)