Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menjelaskan alasan Makan Bergizi Gratis (MBG) masih sempat didistribusikan saat pembelajaran jarak jauh (PJJ) diberlakukan.
Menurut Sudaryono, MBG tidak lagi diberikan setelah PJJ resmi diumumkan, kecuali makanan sudah telanjur disiapkan oleh dapur.
"Selama PJJ, pembelajaran jarak jauh, itu kita tidak berikan MBG. Yang kemudian jadi masalah itu, misalnya pemberitahuan (PJJ)-nya datang di malam hari di mana dapurnya sudah mulai proses persiapan dan masak," ujar Sudaryono di Morrissey Hotel, Jakarta Pusat, Jumat (16/10).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia menjelaskan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) alias dapur MBG biasanya sudah membeli bahan makanan sebelum menerima pemberitahuan mengenai perubahan kegiatan sekolah.
Bahan seperti sayur dan buah tak dapat disimpan terlalu lama, sementara bahan yang dapat dibekukan masih bisa disimpan untuk digunakan kemudian.
Oleh karena itu, BGN menerapkan kebijakan khusus apabila pemberitahuan PJJ baru diterima ketika proses persiapan makanan sudah berlangsung.
Makanan yang telanjur dimasak tetap didistribusikan, tetapi bukan dengan meminta orang tua atau siswa mengambilnya ke sekolah.
"Kebijakan dari kami adalah manakala pengumuman (PJJ)-nya itu datang di malam hari di mana dia sudah mulai proses persiapan dan masak, itu kemudian dimasak dan didistribusikan. Didistribusikan ke mana? Intinya kan kami ingin setelah jadi makan, yang menerima harus bisa dipertanggungjawabkan," imbuhnya.
Sudaryono mengatakan makanan yang sudah telanjur disiapkan dapat dialihkan kepada kelompok yang membutuhkan, termasuk masyarakat yang terdampak bencana.
Ia mencontohkan distribusi MBG kepada masyarakat terdampak di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Menurutnya, distribusi tersebut hanya dilakukan untuk makanan yang sudah terlanjur dipersiapkan ketika keputusan PJJ diterima.
Pada hari berikutnya, dapur MBG tidak kembali memasak dan mendistribusikan makanan untuk sekolah yang masih menerapkan PJJ.
"Intinya bukan kok terus kemudian besok masak lagi, masak lagi, enggak. Hanya pada saat PJJ, karena karhutla (kebakaran hutan dan lahan), karena apa pun itu, kan ada suratnya dari gubernur atau dari bupati. Kita mengikuti itu," ujar Sudaryono.
Ia mengatakan BGN akan menghentikan penyaluran MBG begitu surat resmi mengenai PJJ diterima. Namun, apabila pemberitahuan baru masuk setelah bahan telanjur dibeli dan makanan mulai dimasak, makanan tersebut tetap disalurkan agar tidak terbuang.
"Begitu suratnya datang, kita setop. Tapi kalau ada yang kemudian sudah telanjur masak, itu kemudian kami tetap distribusikan. Itu saja. Besoknya enggak ada lagi. Kalau misalnya diumumkan sebelum belanja barang, besoknya enggak diberikan," katanya.
Kebijakan PJJ di Bali diberlakukan Gubernur Bali Wayan Koster pada 15-17 Oktober 2026. Kebijakan tersebut diterapkan menyusul kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang menyebabkan antrean panjang di sejumlah SPBU.
Aturan tersebut tertuang dalam surat tertanggal 14 Oktober 2026 dan berlaku bagi satuan pendidikan negeri maupun swasta.
Di tingkat daerah, Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Denpasar juga menerapkan pembelajaran daring bagi satuan pendidikan PAUD, SD, dan SMP negeri maupun swasta pada 15-17 Oktober 2026.
Kebijakan tersebut diberlakukan untuk mengantisipasi dampak kelangkaan BBM terhadap mobilitas guru, tenaga kependidikan, dan peserta didik.
Meski PJJ dan WFH diterapkan, antrean kendaraan di sejumlah SPBU di Bali masih dilaporkan mengular.