Wakil Menteri Koordinator (Wamenko) Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo mengungkapkan inflasi di Indonesia saat ini lebih dipicu oleh masalah pasokan (cost-push inflation), bukan berasal dari tingginya permintaan (demand-driven inflation).
Dradjad menjelaskan karakteristik inflasi tersebut berdasarkan hasil kajian dan data Badan Pusat Statistik (BPS).
"Ada karakteristik inflasi yang tadi disampaikan oleh Ibu Kepala (Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti), inflasi di Indonesia itu ternyata lebih sebagai cost-push inflation. Lebih sebagai inflasi yang didorong oleh faktor biaya-biaya, faktor suplai," ujar Dradjad dalam konferensi pers di kantor BPS, Jakarta Pusat, Senin (12/10).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia menerangkan kondisi ini terjadi karena daya beli masyarakat sebenarnya masih sangat kuat, tetapi tidak diimbangi dengan ketersediaan pasokan barang yang memadai di pasar.
"Karena daya beli bagus, suplainya enggak cukup, ya otomatis akhirnya terjadi inflasi. Daya belinya bagus nih, tapi kita suplai cabai, suplai apanya agak kurang. Atau mungkin kalau tadi ada inflasi elektronik, ya elektronik masih impor. Nah, ini yang akhirnya mendorong inflasi," jelasnya.
Menurut Dradjad, kunci utama pengendalian inflasi nasional ke depan harus difokuskan pada penguatan rantai pasokan dan kelancaran suplai barang.
Selain itu, Dradjad menambahkan pemerintah juga menaruh perhatian pada komponen ekspor bersih (net export) untuk menjaga serta menggenjot pertumbuhan ekonomi nasional ke depan.
Oleh karena itu, Kemenko Perekonomian bersama BPS berencana melakukan koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk menyelaraskan data serta memperkuat kebijakan sektor hulu.
Lihat Juga :REKOMENDASI SAHAM Daftar Rekomendasi Saham Pekan Ini, Sektor Energi Bisa Dilirik |
"Rencananya Ibu Kepala (Kepala BPS) dan saya, kita akan keluyuran ke kementerian/lembaga terkait untuk kita sharing data, kemudian untuk bagaimana bisa memperbaiki pencatatan data supaya semuanya bisa tertangkap oleh BPS," ujar Dradjad.
Pada September 2026, BPS mencatat Indonesia inflasi 3,28 persen secara tahunan (year-on-year/yoy). Sementara itu, secara bulanan, inflasi tercatat 0,30 persen (month-to-month/mtm).
Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono mengatakan berdasarkan kelompok pengeluaran, inflasi bulanan didorong oleh makanan, minuman, dan tembakau dengan inflasi sebesar 0,88 persen dan memberikan andil sebesar 0,26 persen.
"Komoditas yang dominan mendorong inflasi pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau terutama cabai rawit dengan andil sebesar 0,08 persen, cabai merah andil sebesar 0,06 persen, daging ayam ras dengan andil sebesar 0,05 persen, beras dengan andil sebesar 0,03 persen, telur ayam ras andil 0,02 persen, serta ikan segar dan kangkung dengan andil masing-masing sebesar 0,01 persen," ujar Ateng dalam konferensi pers, Kamis (1/10) lalu.
Sementara, kelompok pengeluaran perawatan pribadi dan jasa lainnya mengalami deflasi sebesar 0,14 persen dan memberikan andil sebesar 0,01 persen.
"Komoditas yang dominan mendorong deflasi pada kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya yaitu emas perhiasan dengan andil deflasi sebesar 0,01 persen," terangnya.
Adapun inflasi inti tercatat 0,10 persen dengan andil 0,06 persen dengan komoditas yang dominan memberikan andil inflasi, yaitu biaya kuliah akademi atau perguruan tinggi. Untuk harga diatur pemerintah inflasi sangat rendah atau mendekati nol.
Apabila dilihat sebaran inflasi bulanan menurut wilayahnya secara bulanan, sebanyak 36 provinsi mengalami inflasi sedangkan 2 provinsi mengalami deflasi.
Inflasi tertinggi terjadi di Sulawesi Utara yaitu sebesar 3,53 persen, sementara deflasi terdalam terjadi di Nusa Tenggara Timur sebesar 0,35 persen.