Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkap proyek tanggul laut raksasa (giant sea wall) berbasis alam akan memasuki tahap peletakan batu pertama (groundbreaking) pada Oktober ini.
Alih-alih menggunakan infrastruktur keras atau grey infrastructure, groundbreaking Oktober ini akan dilakukan melalui penanaman hutan mangrove.
Tahap groundbreaking tersebut bakal dipusatkan di kawasan Timbulsloko, Kabupaten Demak, Jawa Tengah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Nanti akan diluncurkan sebuah gerakan, sekaligus juga proyek mangrove di sejumlah segmen yang sudah ditetapkan oleh Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ)," ujar AHY ketika ditemui di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, Rabu (7/10).
AHY menyebut rencana peletakan batu pertama ini telah dibahas bersama Kepala BOPPJ Didit Herdiawan Ashaf sekitar dua pekan lalu.
Ia menjelaskan pemerintah secara prinsip menerapkan pendekatan hibrida dalam merancang giant sea wall.
Pembangunan juga menyesuaikan dengan kondisi dan tingkat ancaman di masing-masing pesisir.
Sebagai contoh, wilayah dengan tingkat kerentanan yang sudah sangat parah seperti Teluk Jakarta membutuhkan infrastruktur keras berupa tanggul pantai maupun tanggul laut.
Namun, untuk wilayah yang karakteristiknya masih memungkinkan, pemerintah akan memprioritaskan solusi berbasis alam.
"Kita sifatnya forward. Ketika sudah tidak memungkinkan, membangun tanggul pantai saja. Namun, ada pendekatan lain yang lebih alami, (yaitu) nature based solution," ujar AHY.
Ia mengatakan penanaman mangrove ini disegerakan karena proses pembentukan benteng alaminya memakan waktu hingga bertahun-tahun.
Mangrove tersebut membutuhkan proses panjang untuk menjadi kawasan hutan yang padat dan tangguh dalam memecah ombak.
"Mangrove juga membutuhkan waktu, proses tahunan, supaya menjadi kawasan yang solid, tangguh, dan bisa memecah ombak sekaligus juga mengurangi dampak intrusi air laut masuk ke daratan," ujar AHY.
Terkait dengan kebutuhan anggaran, pendanaan proyek groundbreaking ini tidak akan bergantung pada satu sumber.
Pembiayaannya akan memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga dana tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR).
(dhz/sfr)