Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengklaim transaksi ekspor yang difasilitasi pemerintah untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mencapai US$347 juta atau setara Rp6,21 triliun (asumsi kurs Rp17.920 per dolar AS) sepanjang Januari-Agustus 2026.
Budi mengatakan nilai tersebut merupakan transaksi melalui program UMKM Bisa Ekspor yang mempertemukan pelaku usaha dengan calon pembeli dari luar negeri. Program itu memanfaatkan jaringan perwakilan perdagangan Indonesia di berbagai negara untuk membantu UMKM mencari pasar ekspor.
"Tahun lalu transaksinya mencapai US$134,8 juta. Tahun ini sampai Januari sampai Agustus transaksinya sudah US$347 juta. Dan itu rata-rata 60 persen belum pernah ekspor," kata Budi dalam acara Kick Off Fasilitasi Sertifikasi Barcode Produk Pangan dalam Kemasan dan Produk Kecantikan di Kemendag, Jakarta Pusat, Selasa (6/10).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Budi, program tersebut ditujukan agar kegiatan ekspor tak hanya dilakukan perusahaan besar. Pelaku UMKM yang sebelumnya belum pernah mengekspor produknya juga difasilitasi untuk bertemu dengan calon pembeli dari luar negeri.
Kemendag memiliki perwakilan atase perdagangan dan Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) di 33 negara dengan total 46 perwakilan. Melalui program tersebut, pelaku UMKM dapat melakukan presentasi produk kepada perwakilan perdagangan sebelum kemudian dipertemukan dengan calon buyer.
Budi juga mengatakan pemerintah sedang mendorong UMKM agar lebih mudah masuk ke pasar ritel modern dalam negeri. Salah satu fasilitas yang diberikan adalah sertifikasi barcode bekerja sama dengan GS1 Indonesia untuk produk pangan kemasan dan produk perawatan kecantikan atau beauty care.
Menurutnya, keberadaan barcode dapat memudahkan proses layanan, penyimpanan, distribusi, hingga pendataan produk sehingga lebih mudah diproses oleh jaringan ritel modern.
"Hari ini kita melakukan sertifikasi barcode untuk produk lokal, untuk UMKM kita biar lebih mudah diterima di ritel modern. Jadi kalau di ritel modern kan pakai barcode segala macam, jadi kita fasilitasi dengan perusahaan GS1 Indonesia," ujarnya.
Budi mengatakan fasilitas barcode tersebut untuk tahap awal menyasar 50 perusahaan UMKM yang telah melalui proses kurasi. Setelah memiliki barcode, produk tetap harus memenuhi standar dan melalui proses kurasi dari jaringan ritel seperti Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) dan Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo).
Ia menegaskan barcode bukan satu-satunya syarat produk dapat masuk ritel modern. Kualitas produk tetap menjadi pertimbangan karena jaringan ritel memiliki standar yang harus dipenuhi oleh produk yang akan dijual.
"Karena dengan barcode ini memudahkan Aprindo, memudahkan Hippindo untuk mengecek semua datanya, kan ada di situ. Itu selama ini kan mungkin banyak juga UMKM yang belum punya itu. Ini kita fasilitasi," kata Budi.
Budi menyebut pemerintah juga telah bekerja sama dengan Aprindo dan Hippindo untuk memperluas penyerapan produk lokal di ritel modern. Ia mengatakan hampir 80 persen produk yang mengisi ritel modern saat ini merupakan produk lokal.
Menurutnya, pola kemitraan tersebut dilakukan setelah aturan yang sebelumnya mewajibkan ritel modern menyerap minimal 30 persen produk lokal dipersoalkan di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) karena dianggap tidak adil. Pemerintah kemudian menggunakan pola kemitraan dengan jaringan ritel.
Selain akses ritel dan ekspor, pemerintah menyiapkan fasilitas branding bagi UMKM. Budi mengatakan sekitar 500 UMKM akan mendapat fasilitas branding yang akan diluncurkan dalam Trade Expo Indonesia (TEI) ke-41.
Program tersebut mencakup pembenahan kemasan, kualitas, hingga branding produk agar lebih siap bersaing di pasar. Pemerintah juga memiliki program Desa Ekspor untuk membantu produk dari desa melalui proses standardisasi dan peningkatan kualitas.
Sementara itu, Budi mengatakan TEI ke-41 akan berlangsung pada 14-18 Oktober besok di ICE BSD. Hingga saat ini, sekitar 5.400 buyer asing telah mengonfirmasi kehadiran. Jumlah tersebut masih berpotensi bertambah hingga pelaksanaan acara.
Pada TEI tahun sebelumnya, jumlah buyer yang hadir mencapai 8.045 dengan nilai transaksi US$22,8 miliar atau setara Rp408,59 triliun. Untuk tahun ini, pemerintah memasang target transaksi US$17,5 miliar atau Rp313,28 triliun, lebih tinggi dari target tahun sebelumnya sebesar US$16,5 miliar atau Rp295,37 triliun.
Dalam rangkaian TEI tahun ini juga digelar penjurian Pangan Nusa untuk produk makanan dan minuman. Budi mengatakan produk UMKM yang menjadi pemenang akan difasilitasi masuk ke jaringan ritel modern melalui kerja sama dengan Hippindo.
Menurut Budi, proses kurasi diperlukan agar produk yang masuk ke ritel modern memiliki kualitas dan daya saing. Ia mengatakan produk lokal juga harus mampu bersaing dengan produk impor di pasar dalam negeri.
"Jadi untuk bisa masuk ritel modern, untuk bisa bersaing dengan produk-produk lain, produk-produk impor adalah produk kita, produk lokal harus berkualitas," ujarnya.