Menteri Perindustrian (Menperin) Muhammad Sarmuji memastikan dirinya tidak akan merangkap jabatan sebagai anggota DPR RI setelah resmi masuk Kabinet Merah Putih.
Ia mengatakan akan mundur dari DPR karena jabatan eksekutif dan legislatif tidak dapat dijalankan bersamaan.
"Ya pasti (mundur dari anggota DPR), enggak bisa rangkap kan. Kan enggak bisa rangkap antara eksekutif dan legislatif," ujar Sarmuji usai dilantik di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (1/10).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sarmuji mengatakan secara otomatis dirinya sudah tidak lagi menjalankan fungsi sebagai anggota DPR setelah dilantik menjadi menteri.
Namun, jika diperlukan proses pengunduran diri secara formal, ia memastikan akan segera mengurusnya.
"Sebenarnya otomatis kita sudah bukan anggota DPR, tapi kalau seandainya diperlukan untuk secara resmi formal harus ada pengunduran diri, ya secepatnya pasti kita lakukan," ujarnya.
Sarmuji sebelumnya merupakan anggota DPR RI dari daerah pemilihan Jawa Timur VI. Ia pertama kali terpilih pada Pemilu 2014 dengan perolehan 57.586 suara.
Dapil tersebut meliputi Kota Blitar, Kabupaten Blitar, Kota Kediri, Kabupaten Kediri, Kabupaten Trenggalek, dan Kabupaten Tulungagung.
Selama di DPR, Sarmuji pernah bertugas di Komisi VI yang membidangi perdagangan, perindustrian, investasi, koperasi, UKM, BUMN, dan standardisasi nasional.
Ia kemudian dipindahkan ke Komisi IX dan selanjutnya ke Komisi XI yang membidangi keuangan dan perbankan.
Sarmuji juga pernah dipercaya menjadi wakil ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI pada 2018. Ia kembali terpilih sebagai anggota DPR dari dapil yang sama pada Pemilu 2019 dengan perolehan 137.110 suara.
Pada periode berikutnya, Sarmuji dipercaya menjadi ketua fraksi Partai Golkar DPR RI. Ia kemudian menjabat sekretaris jenderal DPP Partai Golkar periode 2024-2029 dan sebelumnya juga pernah memimpin DPD Partai Golkar Jawa Timur.
Setelah dilantik sebagai menperin menggantikan Agus Gumiwang Kartasasmita, Sarmuji mengatakan sektor industri akan menjadi fokus utamanya, terutama dalam kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.
"Ini beban yang cukup berat, tanggung jawab yang cukup besar. Karena perindustrian itu adalah kementerian yang menjadi leverage bagi pertumbuhan ekonomi dan penyerapan lapangan kerja. Dan itu kita pasti akan concern pada dua hal itu," katanya.
Sarmuji menyebut industri yang banyak menyerap tenaga kerja, seperti tekstil dan alas kaki, akan menjadi perhatian. Ia juga mengatakan Kementerian Perindustrian perlu berkoordinasi dengan kementerian lain, termasuk Kementerian Investasi, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Perdagangan.
Kementerian Investasi diperlukan untuk koordinasi di sisi hulu, sedangkan dengan Kementerian Keuangan akan dibahas mengenai insentif bagi industri.
Sementara, dengan Kementerian Perdagangan, Sarmuji akan membahas kebijakan impor agar tidak terlalu bebas untuk produk yang masih dapat diproduksi di dalam negeri.
"Kementerian Perdagangan kita juga harus ngomong, jangan sampai impor terlalu bebas, untuk industri yang bisa dikerjakan di dalam negeri. Dan tentu kita akan melapor, minta arahan, baik kepada presiden maupun kepada menko kita," ujar Sarmuji.
(del/sfr)