Pemerintah akan kembali menyalurkan bantuan subsidi upah (BSU) pada kuartal IV 2026.
Bantuan tersebut akan diberikan kepada 13,3 juta pekerja dengan besaran Rp300 ribu per bulan selama tiga bulan atau senilai total Rp900 ribu.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan rencana tersebut dibahas dalam rapat bersama Presiden Prabowo Subianto terkait berbagai program bantuan pemerintah yang akan dijalankan pada kuartal IV 2026.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Bantuan subsidi upah ini diberikan satu kali untuk tiga bulan dan per bulannya sebesar Rp300 ribu, dan ini diberikan kepada 13,3 juta pekerja dan ini kebutuhan anggarannya diperkirakan sebesar hampir Rp12 triliun," ujar Airlangga dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (30/9).
Airlangga belum menyebutkan tanggal pasti pencairan BSU. Pemerintah masih menyiapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dan ketentuan lainnya sebelum program tersebut mulai berlaku.
"Nanti kita mesti mempersiapkan PMK-nya, menyiapkan yang lain, dan diharapkan dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi kita bisa umumkan kapan itu berlaku," jelasnya.
Selain BSU, pemerintah juga menyiapkan sejumlah program bantuan lain pada kuartal IV. Salah satunya pembukaan rekening bagi warga negara berusia di atas 17 tahun yang diarahkan kepada kelompok desil 1 hingga desil 4.
Ia mengatakan jumlah penerima masih dalam proses pengecekan bersama kementerian terkait.
Pemerintah juga mengonfirmasi bantuan pangan berupa 10 kilogram yang diberikan selama tiga bulan.
Bantuan tersebut akan diberikan kepada 33.244.408 keluarga penerima manfaat (KPM) dari kelompok desil 1 hingga desil 4, dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp17,5 triliun.
Airlangga menyebut bantuan tersebut akan diserahkan satu kali untuk Oktober dan Desember.
Secara keseluruhan, kebutuhan anggaran untuk berbagai program bantuan yang dibahas dalam rapat tersebut diperkirakan mencapai sekitar Rp31 triliun. Namun, angka tersebut masih dalam proses penelaahan oleh Kementerian Keuangan.
Lihat Juga : |
"Tadi sudah disebut satu per satu. Nanti anggarannya sedang disisir lagi oleh Menteri Keuangan (Suahasil Nazara). Kira-kira sih Rp31 triliun," ujar Airlangga.
Adapun program BSU sebelumnya juga disalurkan pemerintah pada 2025. Saat itu, pemerintah menargetkan 15 juta pekerja sebagai penerima dengan bantuan sebesar Rp600 ribu untuk periode Juni-Juli 2025 yang dicairkan sekaligus.
Pada penyaluran 2025, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan sebanyak 8,3 juta pekerja telah menerima BSU dari target 15 juta penerima.
Penyaluran dilakukan melalui bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) maupun PT Pos Indonesia bagi pekerja yang tidak memiliki rekening bank penyalur.
Pada 2025 lalu, BSU ditujukan bagi pekerja dengan penghasilan maksimal Rp3,5 juta per bulan atau setara upah minimum daerah. Pemerintah menyiapkan anggaran Rp10,72 triliun untuk program tersebut.
Syarat penerima BSU 2025 antara lain merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK), peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan hingga April 2025, berpenghasilan maksimal Rp3,5 juta atau setara upah minimum daerah, bukan ASN, prajurit TNI, atau anggota Polri, serta tidak sedang menerima Program Keluarga Harapan (PKH) pada tahun anggaran berjalan.
Penyaluran BSU 2025 dilakukan melalui BNI, BRI, BTN, Mandiri, dan BSI. Bagi pekerja yang tidak memiliki rekening bank Himbara, bantuan disalurkan melalui PT Pos Indonesia.
(del/sfr)