Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan pemerintah telah menyiapkan tambahan anggaran belanja tak terduga (BTT) masing-masing Rp20 miliar untuk kabupaten/kota yang terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Pemerintah daerah (pemda) diminta menggunakan anggaran tersebut untuk mendukung penanganan warga terdampak, termasuk selama berada di pengungsian.
Tito mengatakan penanganan pengungsi saat ini dikoordinasikan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno. Kementerian Kesehatan juga dilibatkan dalam penanganan tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sementara dari sisi pemda, Tito mengatakan masing-masing kabupaten/kota terdampak telah mendapat tambahan BTT Rp20 miliar, sedangkan pemerintah provinsi memperoleh tambahan Rp40 miliar.
"Kepala daerah selama ini kan sudah diberikan bantuan. Tambahan BTT masing-masing Rp20 miliar untuk kabupaten kota dan Rp40 miliar (untuk) provinsi," kata Tito di Kementerian Sosial, Jakarta Pusat, Rabu (30/9).
Tito juga menyinggung adanya laporan warga yang meninggal saat berada di pengungsian. Ia mengatakan penyebab kematian perlu diperiksa terlebih dahulu untuk mengetahui apakah berkaitan dengan kondisi kesehatan, usia, atau faktor lain selama masa pengungsian.
Menurut dia, apabila hasil pemeriksaan menunjukkan ada kematian yang berkaitan dengan penanganan yang kurang layak, maka pemerintah daerah harus melakukan evaluasi dan memanfaatkan anggaran yang telah tersedia untuk memperbaiki pelayanan.
"Kalau ada yang meninggal, kita lihat penyebabnya apa dulu. Penyebabnya karena memang sakit ataukah karena memang usia ya. Kita perjelas. Kalau ada hal karena kurang treatment, yang kurang layak, ya ini jadi bagian evaluasi. Saya pasti akan menyampaikan kepada pemda-nya manfaatkan anggaran yang ada," ujarnya.
Sebelumnya, BNPB mencatat 94 warga meninggal dunia saat berada di pengungsian setelah gempa NTT.
Angka tersebut merupakan korban meninggal secara tidak langsung, sementara korban yang meninggal akibat dampak langsung gempa tercatat 48 orang, sehingga total korban meninggal terkait bencana tersebut mencapai 142 orang.
Tito belum dapat memastikan apakah terdapat korban yang meninggal akibat minimnya penanganan atau keterbatasan akses layanan kesehatan di pengungsian. Ia akan mengecek terlebih dahulu ke pemda sebelum memberikan kesimpulan.
"Saya akan cek ini sebelum saya jawab, daripada saya ngarang-ngarang jawab. Ini sebagai masukan nanti karena sebetulnya sudah sedang dikendalikan oleh BNPB di lapangan dan yang mengkoordinasikannya Menko PMK. Itu struktural, bukan mendagri," kata Tito.
Ia mengatakan akan meminta penjelasan kepada pemerintah daerah terkait penyebab kematian para korban, termasuk memastikan kondisi dan penanganan mereka selama berada di pengungsian.
Sebelumnya, anggota Komisi VIII DPR RI Hetifah Sjaifudian meminta evaluasi menyeluruh terhadap perlindungan dan pelayanan kesehatan bagi warga selama berada di pengungsian pascagempa Flores.
Berdasarkan hasil verifikasi BNPB dan Kementerian Kesehatan, sebagian besar dari 94 korban meninggal di pengungsian merupakan lanjut usia dengan penyakit kronis, seperti stroke dan diabetes melitus.
Hetifah menilai kondisi tersebut perlu menjadi bahan evaluasi untuk melihat apakah terdapat kematian yang sebenarnya dapat dicegah, termasuk dari sisi ketersediaan obat, layanan kesehatan, dan perlindungan bagi kelompok rentan selama berada di pengungsian.
(del/pta)