Bank Indonesia (BI) menyiapkan skema Foreign Investor Access through Structured Transaction (Fastra) untuk mempermudah investor global memenuhi kebutuhan valuta asing (valas) maupun melakukan transaksi ketika masuk ke pasar Indonesia.
Skema Fastra dirancang untuk mengurangi beban administrasi dan dokumentasi yang selama ini harus dipenuhi investor dalam setiap transaksi.
Kepala Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas BI Erwin Gunawan Hutapea mengatakan Fastra akan membuat mekanisme transaksi investor global menjadi lebih terstruktur. Investor yang telah terdaftar melalui bank lokal mitra BI nantinya dapat melakukan transaksi dengan melibatkan offshore bank partner dalam skema tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Esensinya Fastra ini adalah membuat skema yang lebih terstruktur yang akan lebih memudahkan nanti di dalam pemenuhan kebutuhan valas ataupun lalu lintas transaksi dari global investor untuk masuk ke pasar domestik kita, untuk mengurangi beban administrasi mereka," ujar Erwin dalam Taklimat Media BI di Gedung BI, Jakarta, Rabu (30/9).
Menurut Erwin, saat ini investor global harus menunjukkan dokumen underlying untuk setiap transaksi yang dilakukan. Melalui Fastra, proses tersebut akan dibuat lebih efisien dari sisi dokumentasi dan administrasi setelah investor terdaftar melalui bank mitra.
"Kalau sekarang kan setiap transaksi itu mereka harus menunjukkan underlying dokumen. Jadi nanti kalau investor globalnya itu sudah registered lewat lokal bank partner kita dan mereka juga ada offshore bank partner-nya, dalam skema ini transaksinya bisa lebih efisien dari sisi dokumentasi dan administrasi," jelasnya.
Erwin mengatakan skema tersebut diharapkan dapat membuat lalu lintas transaksi investor global di pasar domestik menjadi lebih efisien, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan valas.
Di sisi lain, BI juga terus mendorong transaksi Local Currency Transaction (LCT) sebagai bagian dari upaya diversifikasi pemenuhan kebutuhan valas dalam transaksi internasional. Namun, pengembangan LCT perlu diikuti dengan pendalaman pasar valas domestik untuk mata uang negara mitra.
Erwin mengatakan ketika transaksi perdagangan internasional menggunakan skema LCT meningkat signifikan, maka transaksi pasangan mata uang tersebut di pasar domestik Indonesia semestinya ikut berkembang untuk memenuhi kebutuhan pelaku pasar.
"Misalnya kalau transaksi perdagangan internasional dalam skema LCT IDR (rupiah) dan RMB (renminbi China) itu angkanya sudah gede, mestinya transaksi IDR RMB di domestic market kita juga ikut membesar untuk memfasilitasi kebutuhan RMB tadi," katanya.
Menurut Erwin, kondisi tersebut masih menjadi pekerjaan rumah bagi BI. Sebab, sebagian kebutuhan renminbi belum dapat dipenuhi melalui pasar domestik sehingga pelaku pasar masih harus membeli renminbi di pasar offshore.
Karena itu, BI juga mendorong penguatan likuiditas renminbi di pasar domestik. Salah satunya melalui peran clearing bank renminbi sebagai pemasok likuiditas mata uang tersebut.
Upaya BI memperluas transaksi LCT dan memperdalam pasar valas domestik perlu dilakukan secara beriringan. Bank sentral ingin transaksi mata uang negara mitra LCT semakin berkembang di pasar domestik sehingga pasar valas Indonesia tidak hanya bergantung pada dolar AS.
"Upaya-upaya BI di dalam konteks LCT ini juga menjadi bagian tidak terpisahkan dari adanya clearing bank RMB sebagai supplier untuk terkait dengan liquidity RMB," ujar Erwin.
Ia menambahkan penguatan transaksi LCT juga mencakup pasangan rupiah dengan berbagai mata uang mitra, seperti renminbi, ringgit Malaysia, dolar Singapura, dan yen Jepang.
"Sehingga kuotasi dan transaksi antara IDR RMB, IDR Malaysian Ringgit, IDR Singapore dollar, IDR Japanese yen ini juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya kita agar pasar valas domestik kita ini tidak hanya melulu IDR US dollar," katanya.
Menurut Erwin, diversifikasi tersebut penting agar perkembangan transaksi internasional menggunakan mata uang lokal sejalan dengan perkembangan pasar valas di dalam negeri.
Sementara itu, dalam skema insentif lindung nilai yang disediakan BI, investor lebih banyak memilih instrumen swap dibandingkan Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF).
Erwin mengatakan swap masih mendominasi transaksi karena instrumen tersebut diluncurkan lebih dahulu dibandingkan DNDF.
"Karena yang pertama di-launching itu memang swap. Baru DNDF datang belakangan. Swap lebih diminati," ungkapnya.
Berdasarkan data hingga 29 September 2026, Erwin mengatakan komposisi transaksi swap mencapai sekitar 80 persen, sedangkan DNDF sekitar 20 persen dari total transaksi.
"Sampai dengan hari kemarin, secara komposisi saya bisa bilang 20-80. DNDF-nya 20 persen, dari totalnya swap-nya 80 persen," jelasnya.
Dengan komposisi tersebut, swap masih menjadi instrumen yang paling banyak digunakan investor dalam skema transaksi lindung nilai yang diberikan BI. Sementara itu, BI tetap mendorong pengembangan DNDF sebagai salah satu instrumen lindung nilai di pasar domestik.
(lau/pta)