Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyebut bakal meminta anggaran tambahan untuk membangun Sekolah Rakyat gelombang ketiga.
"Gelombang ketiga saat ini berjumlah sekitar 60-an sekolah, dan sedang diupayakan tambahan dana dari Bapak Presiden," ujar Dody di Makassar, Rabu (23/9).
Menurut Dody, penambahan anggaran tersebut untuk mewujudkan program Presiden Prabowo Subianto untuk membangun 100 unit Sekolah Rakyat seluruh Indonesia.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tambahan dana ini agar bisa mencapai 100 sekolah yang ditargetkan selesai pada Juni 2027, demi mewujudkan visi Indonesia Emas 2045," ungkapnya.
Sementara ini, sebanyak 93 Sekolah Rakyat pada gelombang kedua termasuk di Makassar, Sulawesi Selatan, siap digunakan dan direncanakan akan resmikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
"Acara peresmian Sekolah Rakyat tahap dua dengan total sekitar 93 direncanakan berpusat di satu titik (di Makassar), sementara titik lainnya akan diselenggarakan secara online atau zoom," jelasnya.
Namun, kata Dody, jadwal peresmian Sekolah Rakyat gelombang kedua nantinya masih menunggu jadwal kesiapan Presiden Prabowo Subianto.
"Masih menunggu waktu luang dari Bapak Presiden, yang diperkirakan kemungkinan besar setelah HUT TNI, meskipun jadwal pastinya belum didapatkan," ungkapnya.
Dody menyebutkan Sekolah Rakyat yang berada di Kecamatan Biringkanaya, Makassar ini menampung jumlah siswa terdiri dari SD, SMP hingga SMA mencapai sekitar 1.260 siswa.
"Total kapasitas tampung yang direncanakan mencapai 1.260 siswa, dan saat ini baru terisi sekitar 418 siswa secara bertahap," katanya.
Tak hanya di Makassar, Dody juga meninjau pembangunan Sekolah Rakyat yang berada di Kabupaten Barru.
Namun, ditemukan ada beberapa lantai yang tergenang air, sehingga menjadi catatan Kementerian PU untuk melakukan perbaikan.
"Ada catatan dari tenaga pendidik, lantainya kurang miring sehingga air menggenang. Itu segera diperbaiki kontraktor," tuturnya.
Dody menjelaskan bahwa ketika pembangunan Sekolah Rakyat telah selesai dibangun, maka akan diserahkan ke Kementerian Sosial untuk pengoperasiannya.
"Ini nanti setiap diserahkan ke kepala Dinas Sosial. Dinas Sosial, jadi saya cuman bangunin dong," pungkasnya.
(mir/sfr)