Pengalihan saham PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) dari PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kini berada pada tahap finalisasi.
Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu Evita Manthovani mengatakan skema pengalihan telah selesai dibahas.
"Skema telah ditetapkan, telah dibahas secara detail, dan tentunya ini sesuai dengan harapan tidak dengan melibatkan APBN secara langsung dalam pemenuhan kewajiban PT PSBI," ujarnya dalam konferensi pers APBN Kita di kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Jumat (18/9).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pemetaan beberapa aspek seperti urusan finansial, bisnis, operasional, dan dari sisi hukumnya disebut Evita sudah berjalan sesuai rencana.
Saat ini di Kemenkeu sedang berjalan proses due diligence dan juga evaluasi nilai saham terhadap saham PSBI yang akan dialihkan.
Kemudian, secara paralel penyusunan rancangan Peraturan Presiden (Perpres) juga sedang digodok oleh Kemenkeu.
"Secara paralel penyusunan R-Perpres juga sedang kami lakukan dan yang paling penting adalah koordinasi dengan BP BUMN dan BPI Danantara terus dilakukan," ujar Evita.
Danantara sebelumnya menyebut pengalihan kepemilikan saham BUMN di KCIC ke Kemenkeu ditargetkan rampung pada September 2026.
COO Danantara Indonesia Dony Oskaria mengatakan saham milik BUMN di KCIC akan dialihkan sepenuhnya kepada salah satu Special Mission Vehicle (SMV) di bawah Kemenkeu.
Saat ini, kepemilikan 60 persen saham KCIC berada di tangan konsorsium PT PSBI, yang terdiri dari PT Kereta Api Indonesia (Persero), PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Jasa Marga (Persero) Tbk, dan PT Perkebunan Nusantara (Persero). Sementara 40 persen sisanya dimiliki konsorsium China melalui Beijing Yawan HSR Co. Ltd.
(dhz/sfr)